Mahkamah Agung Cabut Hak Politik Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Selama Lima Tahun

Pencabutan hak politik oleh MA itu dituangkan dalam putusan hakim atas kasasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aa Umbara.

Tribun Jabar/Mega Nugraha
Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara.Hak Politik Aa Umbara, Bupati Bandung Barat nonaktif dicabut Mahkamah Agung (MA). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hak Politik Aa Umbara, Bupati Bandung Barat nonaktif dicabut Mahkamah Agung (MA).

Pencabutan hak politik oleh MA itu dituangkan dalam putusan hakim atas kasasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aa Umbara.

Putusan tersebut dibacakan oleh hakim yang diketuai Eddy Army dengan dua anggota yakni Yohanes Priyana dan Ansori.

Baca juga: KPK Ajukan Kasasi atas Bebasnya Totoh Gunawan dan Anak Aa Umbara soal Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Dalam putusannya, hakim MA menolak kasasi yang diajukan oleh Aa Umbara maupun KPK.

Hakim MA justru memperbaiki putusan banding yang sebelumnya dibacakan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

"Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut mengenai pidana tambahan menjadi menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," ujar MA dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Bandung, pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun itu tidak dimasukkan ke dalam amar.

Ada pun dalam pertimbangannya, MA menyatakan alasan, bahwa terdakwa selaku pimpinan daerah telah melanggar etika good goverment, dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri.

"Apalagi berkaitan dengan penanganan tanggap darurat yang menjadi lingkup kewenangannya (Ketua gugus tugas tingkat II/Kabupaten) serta mengkhianati amanah rakyat yang memilihnya," katanya.

Baca juga: Aa Umbara Divonis Bersalah, Siapa Wakil Bupati Bandung Barat, Ini Kata Partai Koalisi

Aa Umbara sendiri dijerat atas kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Bandung Barat.

Aa Umbara dituntut jaksa penuntut umum KPK dengan hukuman tujuh tahun penjara. Namun, hakim hanya memvonis Aa Umbara lima tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Aa Umbara kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung atas vonis hakim tersebut.

Di tingkat banding, hukuman Aa Umbara dikuatkan hakim vonis lima tahun penjara.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved