Dana Khilafatul Muslimin di Luar Negeri Diselidiki, Polisi Lacak Aliran Dananya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dana Khilafatul Muslimin yang berada di luar negeri kini dibidik Polri.

Polri turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana tersebut.

Baca juga: 2 Orang Jadi Tersangka Konvoi Khilafatul Muslimin di Karawang, Termasuk Pemimpin Wilayah Purwasuka

"Itu masih didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/6/2022).

Selain itu, Dedi menyebut kepolisian juga akan bekerja sama dengan instansi lainnya.

Salah satunya adalah Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

"Dan juga kita akan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder terkait lainnya yang bisa betul-betul melacak dana tersebut dari mana," tuturnya.

Dedi menjelaskan alasan kenapa Densus dilibatkan untuk melacak aliran dana Khilafatul Muslimin di luar negeri. 

Menurutnya, Densus 88 memiliki data yang kuat.

"Dan tentunya tim dari Densus pun karena memiliki data base yang sangat kuat, juga pasti akan mendalaminya," pungkas Dedi.

Sosok Pemimpin Khilafatul Muslimin

Polisi menyebut pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja hingga pimpinan wilayah sempat mengaku melalui media jika pro-NKRI dan Pancasila.

Namun, hasil penyelidikan pihak kepolisian, Abdul Qadir selaku orang nomor satu di kelompok tersebut terbukti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga: Uang Khilafatul Muslimin Dinilai Sangat Besar, Dari Mana Sumbernya? Polisi Masih Selidiki

Baca juga: Khilafatul Muslimin Sebarkan Konten-konten yang Bertentangan dengan Pancasila, Pemimpinnya Ditangkap

"Apa yang disampaikan pemimpin tertinggi atau pemimpin wilayah di media bahwa selama ini dia mendukung pancasila NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan penyidikan kami justru ini kontradiktif justru bertentangan dengan Pancasila," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Faktanya, Hengki menyebut kelompok tersebut menyebarkan kebohongan yang dapat membuat onar di masyarakat.