Kata Pengamat UPI soal Rencana Pemerintah Jalankan Pembelajaran Tatap Muka Penuh

Cecep Darmawan menanggapi harapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar para siswa bisa menjalankan PTM penuh.

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Giri
dok pribadi/ Istimewa
Cecep Darmawan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menanggapi harapan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar para siswa di Indonesia bisa menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh.

Rencananya, PTM 100 persen itu akan dimulai pada tahun ajaran 2022/2023.

Namun, setelah Covid-19 mereda, ada ancaman penyakit baru, berupa hepatitis akut.

Menurut Cecep, pada prinsipnya pendidikan itu merupakan layanan publik yang harus diutamakan, sehingga pemerintah wajib menjamin PTM berjalan aman dan sehat, serta tak menjadi kegelisahan bagi siswa atau orangtua.

"Kalau memang (PTM penuh) itu sudah menjadi keputusan nantinya ya sudah ikuti saja, karena mungkin melalui kajian mendalam dari pemerintah," kata Cecep saat dihubungi, Jumat (13/5/2022).

Situasi pandemi yang belum berakhir ditambah lagi saat ini ada ancaman penyakit hepatitis yang mengintai anak-anak, Cecep menilai penyakit-penyakit itu tidak akan hilang 100 persen.

Sehingga upaya yang perlu diambil ialah mesti hidup berdampingan dengan fenomena-fenomena itu.

"Jadi, protokol kesehatan harus diutamakan dan harus dilakukan secara ketat. Sekolah dalam penerapan SOP prokesnya harus jelas dan tegas. Tak boleh ada toleransi-toleransi aturan yang longgar," katanya.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan, katanya, aspek  pengawasan dari dinas pendidikan, masyarakat, dan media terhadap PTM, apakah dilaksanakan berdasarkan SOP protokol kesehatan yang ketat atau tidak.

"Tak kalah pentingnya, lakukan evaluasi PTM secara periodik. Misal sebulan atau dua bulan sekali. Selain itu, jika dimungkinkan semua siswa, guru, dan tenaga pendidik sebelum masuk ke kelas dilaksanakan tes antigen secara keseluruhan jika ada dananya. Tapi, jika dana tak ada ya bisa dilakukan secara sampling bagi siswa guru atau tenaga pendidik," ujarnya.

Terkait segi kurikulum yang kini pemerintah meminta untuk melaksanakan kurikulum merdeka, lanjut Cecep, perlu diketahui dahulu apakah para gurunya telah mendapat pelatihan terkait penerapan kurikulum merdeka ini atau tidak. 

"Kalau belum (dilatih) ya tentu tak bisa laksanakan sepenuhnya. Artinya, harus ada masa transisi bagi sekolah yang guru-gurunya belum dilatih. Tapi, kalau mesti diterapkan kurikulum merdeka ini ya harusnya disiapkan dahulu gurunya secara terlatih dan itu kewajiban pemerintah melakukan pelatihan. Intinya, butuh proses jangan dipaksakan bagi sekolah yang gurunya belum dilatih, sebab mereka akan bingung apa yang harus disampaikannya," katanya.

Di samping itu, perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat bahwa penerapan kurikulum merdeka harus ada masa transisi.

Yang menjadi catatan lagi, yakni pendidikan karakter terhadap siswa perlu diperhatikan, sebab selama pandemi ini ada kecenderungan persoalan karakter kurang diperhatikan sehingga PTM itu memang penting untuk membina  karakter siswa juga. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved