Kebijakan WFH bagi Sebagian ASN, DPRD Jabar Minta Jangan Sampai Ganggu Pelayanan Publik
Apapun inovasi pemerintah dalam melakukan pengaturan kebihakan bagi kinerja ASN, jangan sampai menurunkan kinerja ASN terutama pelayanan masyarakat
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Seli Andina Miranti
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tina Wiryawati, menilai pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi sebagian ASN Provinsi Jawa Barat dapat menekan kepadatan lalu lintas di masa balik Lebaran tahun ini.
Terpenting, kata Tina, jangan sampai pelayanan masyarakat menjadi terganggu karena kebijakan ini.
Ia pun meminta pemerintah untuk cermat dalam mengatur jadwal WFH supaya pelayanan publik tetap berjalan.
"Sehubungan dengan imbauan dari Kapolri, dan aturan-aturan WFH bagi ASN untuk satu minggu, dalam menghindari kemacetan lalu lintas, menurut saya setuju saja karena bersifat imbauan dan bukan keharusan," kata Tina di Bandung, Senin (9/5/2022).
Baca juga: 50 persen WFH, 95 persen ASN Pemprov Jabar Sudah Isi Absensi
Ia mengatakan, apapun inovasi pemerintah dalam melakukan pengaturan kebihakan bagi kinerja ASN, jangan sampai menurunkan kinerja ASN terutama pelayanan kepada masyarakat.
"Yang terpenting adalah pengaturan schedule bidang-bidang mana saja yang sekiranya bisa dilakukan dengan WFH dan tidakakan mengganggu yang berhubungan dengan pelayanan publik serta pengaturan jadwal yang matang," katanya.
Sebelumnya diberitakan, kehadiran ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat di hari pertama kerja setelah masa cuti bersama Idulfitri 1443 H mencapai lebih dari 95 persen, Senin (9/5).
Semua ASN mengisi absensi secara online, walaupun 50 persen di antaranya melakukan Work From Home (WFH) sesuai arahan Mendagri.
Apel pagi ASN pun di antaranya dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar dan diinspekturi oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja yang juga mengawasi kehadiran ASN Jabar di hari pertama kerja tersebut.
Baca juga: Mulai Masuk Kerja, Hari Ini Sebagian PNS Pemkab Cirebon Terapkan WFH, Libur Sekolah Diperpanjang
"Saya melihat dari perkembangan, kan kita menggunakan absensi elektronik semuanya, per jam 07.30 sudah di atas 85 persen. Jadi saya yakin kita masuk jam 08.00, mungkin di atas 95 persen, kalau saya melihat perkembangannya. Karena semua isi absen berbarengan, karena semua elektronik, baik yang bekerja di rumah maupun yang fisik," katanya di Kantor BKD Jabar.
Ia mengatakan sebanyak lebih 50 persen ASN menjalankan WFH sesuai arahan Mendagri dan akan terus dievaluasi.
Termasuk mengevaluasi jabatan-jabatan mana saja yang memang dimungkinkan bisa bekerja dari mana saja itu, bukan hanya di rumah atau kantor tapi dari mana saja.
Salah satu jabatan yang sekarang sudah banyak beralih ke jabatan fungsional adalah analis kebijakan. Mereka bertugas penuh menganalisis kebijakan dan mereka ini bisa bekerja dari mana saja.
"Mereka ini jumlahnya banyak sekali, jadi di Jawa Barat ini terakhir kita penyederhanaan dengan kabupaten kota jumlahnya sekitar di atas 3.380 jabatan analis kebijakan itu, dan itu sangat memungkinkan bekerja dari mana saja," katanya.
