Puan Minta Kader PDI-P Tak Terpengaruh Hasil Survei Ketika Memilih Pemimpin

Ketua DPP Fraksi PDI-P Puan Maharani meminta kader untuk selektif dalam memilih pemimpin dan tidak terpengaruh dengan hasil survei.

Penulis: DNA |
Dok DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin sidang di DPR RI. Puan Maharani diharapkan segera menuntaskan proses legislasi RUU berperspektif gender lain setelah UU TPKS disahkan. 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani meminta kader untuk selektif dalam memilih pemimpin dan tidak terpengaruh dengan hasil survei.

Memilih pemimpin, kata dia, harus dilihat dari kualitasnya bukan popularitasnya. Hal ini ia sampaikan di depan ribuan kader PDI-P Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (27/4/2022).

Hal itu disampaikan oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Menurut Emrus, survei dengan pendekatan kuantitatif hanya bisa menangkap fenomena di permukaan. Hal ini membuat pendekatan terjadi tidak mendalam dan tak dapat menjangkau secara kualitatif.

"Pendekatan kuantitatif yang dipakai untuk mencari pemimpin berarti mencari pemuka yang populer, pemimpin dengan pencitraan. Karena dari sudut pandang komunikasi, di situ terjadi manipulasi persepsi publik," ucapnya dalam siaran persnya, Kamis.

Dalam hal itu, Emrus sependapat dengan Puan. Ia bahkan menegaskan bahwa perbincangan di media sosial (medsos) termasuk dalam manipulasi persepsi publik. Sosok yang diperbincangkan di medsos seolah-olah tokoh yang baik, berhasil, merakyat, dan populer.

Namun menurut Emrus, hal itu justru tidak harus dilakukan ketika mencari pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang dicari harus berkualitas.

"Justru yang harus dicari pemimpin kita yang berkualitas. Apa ukuran berkualitas? Berkualitas yaitu yang kita lihat kinerjanya, sederhana untuk melihat. Pemimpin yang berkualitas menyejahterakan rakyatnya di segala bidang," jelasnya.

Emrus menilai kualitas seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari bagus atau tidaknya pelayanan publik, tercapainya standar minimal hidup layak. Bahkan termasuk kepiawaian menangani kemacetan dan pemerataan akses pendidikan. Setelah itu, baru kemudian dilihat dari aspek penegakan hukum.

Oleh karenanya, Emrus menyarankan pada lembaga survei ataupun peneliti supaya menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian kepemimpinan.

Sebab, banyak pemimpin berkualitas tidak muncul dalam survei yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.

Pemimpin bangsa masa depan, kata Emrus, harus dilihat dalam kacamata kualitas.

"Kualitatif ini, salah satu dampak negatifnya adalah menggiring opini publik. Seolah-olah hanya itu yang harus dipilih, padahal itu baru pendekatan kuantitatif," ujarnya.

Dalam pandangan Emrus, setidaknya ada beberapa sosok pemimpin berkualitas, seperti Surya Paloh, Nasaruddin Umar, dan Puan Maharani.

Pesan terbuka untuk semua kader partai

Sementara itu, pakar komunikasi dan pemasaran politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengungkapkan bahwa pernyataan Puan Maharani tersebut sebagai pesan terbuka untuk semua kader partai. Baik kader partai yang mendukungnya ataupun tidak.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved