Dedi Mulyadi Minta Ketua Serikat Karyawan Perhutani Mundur, Bukan Pikirkan Karyawan Malah Pro KLHK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi ngamuk saat memimpin audiensi dengan Serikat Karyawan (Sekar) Perum Perhutani

Editor: Ichsan
dok.dedi mulyadi
Dedi Mulyadi Minta Ketua Serikat Karyawan Perhutani Mundur, Bukan Pikirkan Karyawan Malah Pro KLHK 

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi ngamuk saat memimpin audiensi dengan Serikat Karyawan (Sekar) Perum Perhutani saat membahas SK. 287/Menteri LHK/Setjen/PLA.2/4/2022 tentang penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Kekecewaan Dedi Mulyadi terlihat sejak pertama kali Ketua Sekar Perum Perhutani memaparkan bahan yang akan menjadi acuan audiensi. Namun bahan tersebut dinilai lebih kepada pemaparan pihak manajemen Perhutani bukan serikat pekerja.

“Fokus kita lebih baik pada dampak yang timbulkan dari SK ini. Jangan paparan mewakili manajemen Perhutani, karena ini mewakili karyawan. Apa sih dampak kerusakan lingkungannya, nasib karyawan bagaimana, bukan paparan manajemen Perhutani. Harus dibedakan antara Perhutani dan serikat karyawan,” kata Kang Dedi Mulyadi saat memimpin audiensi Komisi IV DPR RI dengan Serikat Karyawan Perum Perhutani di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (13/4).

Secara umum, kata Dedi, Komisi IV secara tegas telah menolak SK tersebut. Sebab dengan munculnya SK itu dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya 1,1 juta hektare lahan hutan di Pulau Jawa (Banten, Jabar, Jateng dan Jatim).

“Sebenarnya di Komisi IV sudah masuk dalam kesimpulan dan ditolak. Kita menolak SK tersebut,” tegas Dedi.

Baca juga: Perjalanan Hidup Dedi Mulyadi, Pernah Tiga Hari Tiga Malam Menahan Lapar, Tidur Pun Beralaskan Kain

Dedi mengatakan persoalan hutan tidak fokus pada apa yang dihasilkan dan didapat oleh negara. Lebih dari itu Komisi IV DPR RI menitikberatkan persoalan hutan pada aspek konservasi.

“Aspek konservasi ini harus dipahami. Dari hutan banyak sumber daya air yang harus dipertahankan, kawasan penghasil oksigen. Kalau ada pengalihan pengelolaan bisa jadi hutan jadi kawasan properti,” ujarnya.

“Kita berharap SK tersebut bisa dicabut kembali,” tegas Kang Dedi.

Sebelum lahirnya SK tersebut, kata Dedi, sudah banyak kawasan hutan yang telah berubah fungsi. Bahkan Dedi banyak mendapati kawasan hutan kini malah menjadi kawasan ekonomi.

Ia mencontohkan kawasan sabuk hijau yang mengelilingi Gunung Tangkubanparahu kini sudah mulai banyak beralih fungsi dari mulai pembangunan kawasan wisata hingga rencana pembangunan kampus. Ia khawatir jika terus terjadi alih fungsi yang masif maka akan terjadi banjir besar menghantam kawasan kaki gunung.

“Orang banyak berpikir daripada lahan perkebunan dan kehutanan tidak manfaat lebih baik jadi bangunan yang ekonomis, padahal itu Belanda dulu membuat kawasan sabuk hijau di areal gunung tujuannya untuk konservasi tetapi tidak mematikan ekonomi,” ucapnya.

Bagi Dedi konsep peralihan Perhutanan Sosial tidak dimaknai dengan alih fungsi lahan. Ia khawatir jika SK tersebut tetap dijalankan tidak hanya sekadar alih fungsi lahan yang terjadi namun juga alih kepemilikan.

Namun jalannya audiensi terus berjalan alot. Sebab apa yang disampaikan oleh para pengurus yang hadir di ruang rapat berbanding terbalik dengan aspirasi dan kenyataan di lapangan. Salah satunya adalah karyawan Perum Perhutani terancam terkena PHK karena beralihnya pengelolaan 1,1 juta hektare hutan.

Dalam audiensi tersebut, para pengurus yang hadir menyampaikan pihak manajemen memastikan tidak akan ada PHK terhadap karyawan. DPR menilai hal tersebut tidak masuk logika karena hilangnya 1,1 juta hektare lahan maka jumlah pegawai pun akan berkurang.

Baca juga: Ucapan Menyentuh Dedi Mulyadi di Hari Ulang Tahunnya ke-51 untuk Sang Anak

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved