Jabar Bebas Kabel Semrawut! Pemprov Targetkan Penataan Kabel Udara Mulai Beroperasi di 2026

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memulai penataan kabel udara di sejumlah wilayah perkotaan melalui kolaborasi lintas sektor. 

Program yang menjadi arahan Gubernur Jawa Barat itu ditargetkan mulai berjalan bertahap pada 2026, untuk mengatasi kabel semrawut yang selama ini mengganggu estetika dan keselamatan masyarakat di ruang publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan Pemprov Jabar dalam waktu dekat akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah terpadu penataan jaringan.

Pihak yang akan dilibatkan mulai dari APJATEL, penyedia layanan internet, provider telekomunikasi hingga PLN.

“Pak Gubernur sudah memberikan arahan. Secepatnya kami akan mengundang semua komponen, mulai dari APJATEL, provider internet hingga PLN untuk duduk bersama,” ujar Herman, Kamis (7/5/2026).

Menurut Herman, penataan kabel akan diselaraskan dengan program penataan jalan dan trotoar yang tengah disiapkan pemerintah daerah agar pekerjaan utilitas tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: Jabar Bebas Kabel Semrawut 2029, Dedi Mulyadi Targetkan Sistem Bawah Tanah Dimulai dari Gedung Sate

“Kita akan overlay dan sinergikan rencana mereka dengan rencana pemda dalam penataan jalan dan trotoar,” katanya.

Herman menjelaskan, program tersebut akan dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, konsolidasi seluruh pemangku kepentingan.

Kedua, penyusunan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

Ketiga, integrasi perencanaan teknis sebelum pekerjaan masuk tahap eksekusi.

“Setelah konsolidasi dan ada kesepakatan, kita buat MoU. Berikutnya integrasi perencanaan teknis antara provider, PLN, APJATEL dan pemerintah daerah, baru eksekusi,” ucapnya.

Herman memastikan penataan kabel tidak akan menunggu hingga akhir masa pemerintahan, tapi mulai berjalan secara bertahap sejak tahun ini dan mulai operasional pada 2026.

“2026 sudah mulai operasional, tidak ditunda-tunda,” katanya.

Menurut dia, sejumlah pekerjaan sebenarnya sudah mulai berjalan paralel di lapangan.

Pemprov Jabar juga telah melakukan komunikasi informal dengan sejumlah pihak agar pekerjaan utilitas tidak merusak estetika kawasan.