Haji Lulung Masih Tercatat Sebagai Ketua PPP DKI Jakarta, SK-nya Digugat ke Pengadilan

Penetapan Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta berujung dengan kisruh yang berujung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Editor: Mega Nugraha
DOKUMENTASI SERAMBI INDONESIA
lambang PPP 

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Meski sudah meninggal dunia, Almarhum Haji Lulung masih dibawa-bawa dalam konflik kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta.

Di sisi lain, Haji Lulung atau Abraham Lunggana itu meninggal pada 14 Desember 2021.

Pasalnya, dia masih tercatat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta dengan SK Nomor 0060/SK/DPP/W/IX/2021 tentang pengesahan Haji Lulung sebagai ketua umum PPP DKI Jakarta.

Di sisi lain, muswil DPW PPP DKI Jakarta sudah menetapkan Saiful Rahmad Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

SK itu kemudian digugat oleh Saiful Rahmad Dasuki ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang gugatan itu sudah bergulir sejak Selasa (22/3/2022). 

Dalam gugatannya, Juhdi meminta agar majelis hakim membatalkan pembatalan surat keputusan tersebut.  Sidang perdana kasus kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta itu sudah digelar pada Selasa (22/3/2022).

Gugatan perdata ke pengadilan dipilih karena gugatan di mahkamah partai dianggap tidak memuaskan. 

Kuasa hukum Saiful Rahmat Dasuki, Juhdi Permana mengatakan sengketa ini terpaksa mesti dilanjutkan melalui jalur pengadilan karena ketua umum PPP, Suharso Monoarfa, tak pernah merespon permasalahan dengan baik.

"Sidang sekarang itu masih dalam tahap pemeriksaan berkas perkara. Kami harus serius menangani masalah ini lewat jalur hukum karena mahkamah partai tak pernah merespon. Selain itu, Ketum PPP (Suharso) tak mau ikut menyelesaikan masalah ini dan justru mengeluarkan keputusan janggal hingga masalahnya berkepanjangan," kata Juhdi dikutip dari Warta Kota, Rabu (23/3/2022).

Ia menyebut bahwa Saiful Rahmad Dasuki terpilih pada 27 Mei 2021 lewat muswil.

"Kami tahu pada 27 Mei 2021, DPW PPP sudah adakan musyawarah wilayah yang kemudian menetapkan formatur. Dari formatur itu sudah ada unsur DPW dan DPC," ujarnya.

Formatur yang sudah terpilih juga diajukan ke DPP PPP. Tetapi, ketua umum PPP tak mengakui jika Saiful Rahmat sebagai Ketum PPP DKI terpilih. 

Belum selesai konflik di PPP, mengakibatkan agenda-agenda partai terganggu. Padahal, partai politik harus sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan pemenangan pemilu 2024.

Ditambah lagi, partai mesti melakukan verifikasi dan penetapan parpol ke KPU untuk peserta pemilu 2024, sehingga kondisi yang dialami PPP bisa mengganggu proses verifikasi dan dampak terberatnya adalah tak ikut pemilu.

Gugatan kedua yang dilayangkan ialah menyatakan pelaksanaan musyawarah wilayah DPW PPP DKI Jakarta yang digelar di Hotel Peninsula, Slipi pada 27 Mei 2021 berikut seluruh keputusannya yang dihasilkan adalah sah dan mengikat.

Konflik yang terjadi di tubuh partai berlambang ka'bah ini lantas mengakibatkan agenda-agenda partai disebutnya terganggu. Padahal, partai politik harus sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan pemenangan pemilu 2024.

Ditambah lagi, katanya, partai mesti melakukan verifikasi dan penetapan parpol ke KPU untuk peserta pemilu 2024, sehingga kondisi yang dialami PPP bisa mengganggu proses verifikasi dan dampak terberatnya adalah tak ikut pemilu.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Penetapan Haji Lulung Jadi Ketua DPW Bermasalah, PPP Terancam Tak Lolos Verifikasi Pemilu 2024, 

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved