Cari Solusi Banjir dan Tanah Bergerak di Kabupaten Cirebon, Bupati Bakal Datangi Kementerian PUPR
Di antaranya bencana tanah bergerak yang mengakibatkan sejumlah rumah ambruk di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, kemarin.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, bakal mendatangi Kemeterian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI.
Hal tersebut untuk mencari solusi permasalahan banjir dan longsor yang kerap terjadi di Kabupaten Cirebon, khususnya saat musim hujan.
Di antaranya bencana tanah bergerak yang mengakibatkan sejumlah rumah ambruk di Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, kemarin.
Imron mengaku telah meninjau lokasi tanah bergerak yang juga terjadi di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, itu
"Setelah meninjau, ternyata penyebab tanah bergerak di dua desa tersebut hampir sama," kata Imron Rosyadi saat ditemui di Kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (9/3/2022).
Menurut dia, tanah tempat rumah berdiri terkikis aliran sungai secara perlahan sehingga lama kelamaan mengakibatkan rumah ambruk.
Baca juga: Kades yang Warganya Terdampak Pergerakan Tanah di Sukabumi Bilang Belum Ada Lahan Untuk Relokasi
Ia mengatakan, aliran sungainya juga berbelok tepat di dekat rumah itu sehingga saat dihantam arus tanahnya terkikis sedikit demi sedikit.
Selain itu, faktor lain yang menyebabkan pergerakan tanah tersebut dikarenakan sungainya dangkal sehingga derasnya arus sungai langsung menghatam tepinya.
"Pendangkalain sungai ini tidak hanya terjadi di Ciwaringin, tapi kecamatan lainnya juga, di antaranya, Waled, Ciledug, Plered, dan lainnya," ujar Imron Rosyadi.
Karenanya, Imron Rosyadi berharap kedatangannya ke Kementerian PUPR mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Agar sungai-sungai di Kabupaten Cirebon yang mengalami pendangkalan segera dikeruk oleh Kementerian PUPR maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Kami akan mengirimkan surat secepatnya ke pemerintah pusat agar permasalahan banjir, longsor, dan tanah bergrrak segera ditangani," kata Imron Rosyadi.
