Dinilai Sudah Tak Sehat dan Bermasalah, Nakes RSUD Cikalongwetan Minta Manajemen Segera Dirombak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Seluruh tenaga kesehatan (Nakes) yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di RSUD Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemda KBB untuk merombak manajemen rumah sakit tersebut.

Pasalnya, manajemen rumah sakit itu dinilai bermasalah atau sudah tidak sehat terutama dalam hal pencairan gaji dan uang insentif TKK yang sering molor.

Karena itu, kondisi tersebut harus segera diperbaiki dengan manajemen yang baru.

"Semua TKK ingin manajemen rumah sakit diganti semua, termasuk direkturnya karena sudah tidak sehat," ujar seorang TKK di RSUD Cikalongwetan, Rizki Pranajaya saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa (8/3/2022).

Permasalahan terbaru yang terjadi di rumah sakit itu yakni soal uang jasa pelayanan TKK yang tidak cair selama satu tahun seperti jaspel pelayanan pasien umum, jasa pelayanan pasien BPJS, dan jasa pelayanan pasien Covid-19.

Kemudian, uang jaspel tersebut cair pada 24-25 Februari 2022 lalu, namun perhitungannya tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh nakes. Artinya, uang jaspel yang diterima para nakes itu jauh lebih sedikit.

"Iya terutama dalam hal itu (pencairan gaji dan insentif TKK), pokonya manajemen sudah tidak sehat, harus semua diganti karena kejadian seperti ini sudah dua kali," katanya.

Terkait hal tersebut, kata Rizki, semua nakes di RSUD Cikalongwetan sudah melayangkan surat ke Pemkab Bandung Barat, terutama kepada Dinas Kesehatan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut lagi.

Baca juga: Pencairan Uang Jasa Pelayanan Bagi Nakes RSUD Cikalongwetan Dinilai Tidak Sesuai dengan Perhitungan

"Upaya kita sudah melayangkan surat kepada Dinas Kesehatan tapi belum terealisasi, kayanya lagi digodok," ucap Rizki.

Kasubag Tata Usaha (TU) RSUD Cikalongwetan Suryana mengatakan, terkait permintaan dari para nakes yang ingin manajemen dirombak itu, pihaknya menyerahkan semuanya ke Pemkab Bandung Barat.

"Kalau itu ya tergantung pemangku kebijakan saja, kalau soal hal seperti itu (rombak), memang sudah risiko dari kami dan merupakan hal yang biasa," kata Suryana.

Jika ada perombakan manajemen, pihaknya bakal menerima keputusan Pemkab Bandung Barat, karena semua manajemen yang ada di RSUD Cikalongwetan ini dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) bupati dan pelantikan.

Baca juga: Ini Penyebab Uang Jasa Pelayanan Nakes di RSUD Cikalongwetan Belum Dibayarkan oleh Manajemen

"Jadi untuk keputusannya, kami kembalikan lagi kepada pemangku kebijakan, kami juga hanya sebagai pekerja," ucapnya. (*)