Staf Khusus Wapres Sebut Peran Gereja di Papua Penting untuk Kerukunan dan Pembangunan

TRIBUNJABAR.ID- Pemerintah berkomitmen memajukan dan mensejahterakan warga Papua. Undang-undang Otonomi Khusus, jadi bukti komitmen tersebut.

Hal itu dikatakan Staf khusus Wapres, Prof Masykuri Abdillah, saat menjadi pembicara secara daring pada Seminar dan Konferensi Pimpinan-pimpinan Gereja Papua yang digelar di Kota Jayapura pada 15-17 Februari 2022.

“Hal ini dibuktikan dengan afirmasi Otsus Papua, baik sebelumnya UU No 21 maupun perbaruan pada UU Nomor 2 Tahun 2021. Termasuk juga presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020, tentang koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” kata Masykuri Abdullah dikutip dari Tribunnews, Kamis (17/2/2022).

Seminar dan Konferensi pimpinan-pimpinan Gereja Papua, merupakan rangkaian dari Hari Pekabaran Injil (HPI).

Kata Abdillah, peran gereja sangat penting dalam menjaga kerukunan dan pembangunan di tanah Papua.

"Peran gereja-gereja di Papua sangat penting, dalam memotivasi jemaatnya untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di Tanah Papua,” ujarnya.

Baca juga: Menag Sebut Sejatinya Papua Tanah yang Damai dan Rukun

Dia menuturkan, pertemuan para pimpinan gereja di Papua ini sangat penting untuk membahas segala persoalan di Tanah Papua. 

“Pertemuan ini penting dilakukan, guna mengetahui berbagai persoalan -persoalan di Papua, mengantisipasi akar masalah, memberikan solusi kongkret dan rumusan rekomendasi serta aksi gereja bagi arah dan pembangunan di Tanah Papua,” kata dia.

Ketua PGGP Pendeta Hezkia Rollo mengapresiasi langkah Wakil Presiden RI KH Maruf Amin yang telah menggandeng tokoh gereja dalam upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Tuhan ini baik, karena menjadikan seorang kiai menjadi Wakil Presiden, sehingga kami yang banyak kiai di Papua ini, bersatu dalam satu kesatuan gerak dan kami percaya bahwa pembangunan di Tanah Papua ini akan berjalan dengan damai dan sukacita, karena peletak dan pendiri PGGP telah keluar dengan tema sentral 'Jadikan Papua Tanah Damai’," ucap Pendeta Hezkia.

Ditambahkan dia, apa yang disampaikan dapat didengar, diterima dan dilakukan. Sebab apabila tidak dilakukan seperti apa yang diminta pimpinan gereja, maka masyarakat Papua tidak akan pernah tahu proses pembangunan seperti apa.

"Semua keinginan yang ada di tanah Papua segera dimuat dalam dibentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Wapres maupun Presiden. Supaya proses pembangunan di tanah Papua melibatkan tokoh agama, termasuk didalamnya rekomendasi yang akan kami lahirkan dalam konferensi dan seminar ini,"ucapnya.

Kata dia, dalam seminar tersebut, akan menghasilkan rekomendasi untuk melibatkan gereja dalam pembangunan di Tanah Papua.

"Sehingga harapan kami, gereja tidak lagi menjadi penonton saja,” kata dia.   

Sementara Ketua PGGP Papua Barat Pdt Shirley F.A Parinussa S. Th mengatakan, momentum konferensi dan seminar ini komitmen baru dari semua pimpinan gereja di tanah Papua.