Soal UMP DKI Jakarta, Pengusaha Tergabung di Apindo Akan Ajukan Gugat Anies Baswedan ke PTUN

Sejumlah pengusaha yang tergabung di Apindo DKI Jakarta sempat menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka juga akan ajukan gugatan ke PTUN.

Editor: Mega Nugraha
Tribunnews/Humas Pemprov DKI
Gubernur Anies Baswedan didampingi Kadisnakertrans dan Energi Andri Yansah menemui para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) yang menuntut kepastian kenaikan upah minimum regional bagi pekerja/buruh di Jakarta, di Balaikota, Kamis(18/11). 

TRIBUNJABAR.ID,JAKARTA- Sejumlah pengusaha yang tergabung di Apindo DKI Jakarta sempat menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka juga akan ajukan gugatan ke PTUN

Hal itu terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2022 menjadi 5.1 persen dari sebelumnya sekira 1 persen lebih.

Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosisal Apindo, Nurjaman, mengatakan, sejumlah pengusaha menyurati Anies Baswedan soal revisi UMP DKI Jakarta sampai dua kali.

Yang pertama, surat dikirim sebelum revisi. Sayangnya, Kepgub DKI Jakarta soal UMP sudah dikeluarkan. Surat kedua, soal protes terkait revisi UMP DKI Jakarta hingga 5.1 persen.

Baca juga: Naikkan UMP DKI Jakarta Tak Sesuai Prosedur, Anies Baswedan Dipanggil Yang Terhormat Calon Presiden

"Sebelum keluar Kepgub DKI Nomor 1517 Tahun 2021 keluar, kami sudah melayangkan surat untuk tidak melakukan revisi. Tapi jawaban belum sampai, justru sudah keluar Kepgub DKI Nomor 1517 Tahun 2021," jelasnya dalam konpers virtual, Kamis (30/12/2021) dikutip dari Tribun Jakarta, Minggu (2/1/2021).

"Kami tidak patah arang, kamu melayangkan surat kembali ke Pak Gubernur atas keberatan terkait Kepgub DKI Nomor 1517 karena tidak sesuai dengan PP (Nomor 36 Tahun 2021) yang berlaku di Republik Indonesia," lanjutnya.

Dia mengungkap soal alasan keberatan terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2022 tersebut yang dinilai terlalu membebani dan dianggap tidak sah.

"Tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, karena dalam SK Gubernur tersebut tidak mencantumkan konsiderans mengenai PP Nomor 36 tahun 2021,” kata Nurjaman.

Baca juga: Begini Jawaban Ridwan Kamil saat Diminta Buruh untuk Mencontoh Anies Baswedan soal UMK DKI Jakarta

Nurjaman menegaskan bahwa akibat dari hal tersebut, dunia usaha pun mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan hukum atas upah minimum DKI Jakarta di SK Gub Nomor 1517/2021 itu.

Selanjutnya, sambung Nurjaman, SK Gubernur Nomor 1517/2021 itu tidak sejalan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, berdasarkan hasil sidang tanggal 15 November 2021 yang bertempat di Kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Pada sidang yang dihadiri kalangan pengusaha, wakil dari beberapa Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta unsur pemerintah, memastikan bahwa pemerintah dan dunia usaha sudah sepakat untuk mematuhi dan mempergunakan aturan formula upah minimum DKI Jakarta untuk Tahun 2022, dengan memakai formula sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

"Artinya kalau ditarik kesimpulan dari dua hal tadi dengan SK Gubernur yang sekarang, itu sangat jauh berbeda. Yang pertama jelas konsiderans-nya mengacu pada PP Nomor 36/2021 karena ada aturan dan perintah dari PP tersebut. Tapi sekarang, kalau kami lihat hal itu tidak melihat pada SK Gubernur tersebut. Alasannya kami tidak tahu, mungkin bisa ditanya kepada pemerintah DKI Jakarta," ujar Nurjaman.

Baca juga: Anies Baswedan Naikkan UMP, Said Iqbal Sebut Anies Cerdas, Minta Pengusaha Jangan Gelisah

Gugatan ke PTUN

Apindo DKI Jakarta bakal ajukan gugatan hukum dengan menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam waktu dekat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved