Breaking News:

Senator Eni Sumarni Bilang Rasa Keadilan Untuk Masyarakat Terdampak Tol Cisumdawu Mesti Ditegakkan

Persoalan pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang meleset ari target membuat kecewa banyak pihak, termasuk anggota DPD RI, Eni Sumarni. 

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/KIKI ANDRIANA
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Eni Sumarni saat diwawancarai Tribunjabar.id di Sumedang, Rabu (29/12/2021). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Persoalan pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang meleset ari target membuat kecewa banyak pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Eni Sumarni. 

Eni mengatakan keterlambatan penyelesaian tol Cisumdwau yang semula akan selesai pada 2020, namun hingga Desember 2021 masih ada persoalan pembebasan lahan, menunjukkan kurangnya jalinan koordinasi antar penyelenggara pemerintahan. 

"Sinergitas, koordinasi, antara kementerian lembaga tidak kompak. PUPR dengan BPN, begitu juga dengan Pemerintah Daerah, kurang berjalan," kata Eni saat ditemui TribunJabar.id di Sumedang, Rabu (29/12/2021). 

Menurut Erni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini adalah sebagai pemilik pekerjaan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang memastikan pengukuran tanah berlangsung dengan akurat. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang adalah sebagai pemerintah yang mengenal wilayah dan mengenal warga di wilayahnya ini. 

"Sampai kini masih ada urusan pembebasan lahan. Tapi yang jadi penting dalam persoalan ini adalah rasa keadilan yang tidak didapatkan warga terdampak pembangunan tol," katanya. 

Kepada DPD RI, Eni mengatakan telah sampai sejumlah keluhan warga terdampak tol.

Mulai dari dugaan intimidasi hingga ketidak sanggupan warga yang telah menerima ganti rugi dari pihak Satuan Kerja (Satker) Tol Cisumdawu untuk membeli rumah kembali. 

"Itu saya katakan oknum yang mengintimidasi, karena kalau pemerintah baik desa hingga kabupaten, harusnya menjadi pengayom.  Terus lagi, ini bukan soal nilai jual objek pajak (NJOP), tapi rasa keadilan, mampu tidak masyarakat terdampak membeli lagi rumah untuk tinggal?" katanya. 

Eni berharap persoalan ini segera selesai, sebab dampaknya sangat besar.

Bandara Kertajati di Majalengka belum akan optimal jika tol Cisumdawu terus mundur dari target penyelesaian. 

"Pembangunan Kertajati itu kan pakai uang pinjaman. Negara minjam ke negara lain. Kan itu bunganya sudah berjalan, kalau laba dari Kertajati tidak ada, negara kan harus tetap membayar bunga pinjaman itu," kata Eni. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved