Pemprov Jabar Segera Bentuk Dewan Pengawas Pesantren, Jangan Sampai Tak Paham Agama Bikin Pesantren

Dewan Pengawas Pesantren ini akan mengawasi pesentren yang ada di Jabar agar tak ada tindakan kriminal.

(Foto: Yana Imisiana/Biro Adpim Jabar)
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jabar segera membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) atau dapat pula disebut sebagai Majlis Masyayikh.

Menurut Uu yang juga Panglima Santri Jabar, hal itu penting guna meningkatkan pengawasan terhadap pondok pesantren di Jabar. Sehingga akan hadir pendidikan pesantren yang bermutu dengan memperhatikan aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana di pondok pesantren.

Terlebih fenomena menyimpang yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus viral kejahatan seksual, sempat pula menyeret nama baik pesantren meskipun sebenarnya kejadian buruk itu tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Dengan kejadian ini, kata Uu, aktivitas pendidikan di pondok pesantren pun mau tidak mau perlu pengawasan pula dari unsur pemerintah. Ini pun tak lain demi hadirnya pesantren yang layak santri.

"Jadi dengan fenomena yang sekarang ini, Pemerintah Provinsi Jabar, dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Kementerian Agama, dan lainnya. Kami akan segera melakukan langkah-langkah ke depan berpayung kepada Perda Pesantren," ucap Pak Uu, di Kota Bandung, Senin (13/12/21).

Menurut Wagub Jabar, Dewan pengawas pesantren (DPP) ini akan dibentuk berlandaskan Undang- Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019, serta tentunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Dengan payung hukum yang ada, maka DPP, atau Majlis Masyayikh akan dibentuk guna menjaga kualitas dan lebih jauh memperkokoh marwah Pondok Pesantren di Jawa Barat khususnya.

"Sekarang seluruh kelembagaan ada dewan pengawasnya, misalnya rumah sakit, perbankan, pendidikan semuanya ada dewan pengawas. Kalau masuk ke pesantren memang agak waswas, tetapi dengan tuntutan seperti ini (fenomena) banyak yang mengatasnamakan pesantren padahal tidak layak mendirikan pesantren, maka kami berinisiatif untuk membuat lembaga DPP di Jawa Barat, jadi nanti tidak lebih jelas lagi," tuturnya.

Lebih jauh, Pak Uu menyebut bahwa DPP atau Majlis Masyayikh dibentuk tingkat provinsi dan kemudian akan dirambatkan lagi ke tingkat kabupaten/ kota.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved