Breaking News:

Korupsi Dalam Kondisi Tak Darurat, Kenapa Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati oleh Jaksa Kejagung

Tuntutan hukuman mati untuk Heru Hidayat selaku Presiden Direktur PT Tram, terdakwa korupsi Asabri dinilai janggal.

Editor: Mega Nugraha
Tribunnews.com/Rizqi Sandi
Terdakwa kasus Korupsi di PT ASABRI Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati atas perkara yang menjeratnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021). 

TRIBUNJABAR.ID- Tuntutan hukuman mati untuk Heru Hidayat selaku Presiden Direktur PT Tram, terdakwa korupsi Asabri dinilai janggal.

Heru Hidayat dituntut jaksa penuntut umum Kejagung dengan tuntutan hukuman mati di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

"Menyatakan terdakwa Heru terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer pasal Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana," kata jaksa dalam persidangan, Senin (6/12/2021).

Baca juga: SIAPA Heru Hidayat Bos PT TRAM yang Dituntut Hukuman Mati, Punya Kapal Tanker Terbesar di Indonesia

Penjatuhan tuntutan ini juga dilayangkan jaksa mengingat Heru juga merupakan terpidana pada kasus korupsi di PT Jiwasraya yang telah merugikan negara Rp 16 Triliun, di mana dia divonis hukuman seumur hidup.

Pakar hukum pidana korupsi yang juga guru besar Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno menilai, ada dua alasan tuntutan hukuman mati itu tidak tepat dilayangkan pada Heru Hidayat.

“Yang pertama alasananya karena Pasal 2 ayat (2) UU Korupsi (UU Tipikor) tidak masuk di dalam surat dakwaan (dari JPU),” kata Nur kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

Dalam kasus ini, jaksa mendakwa Heru Hidayat dengan pasal 2 ayat 1 saja, tidak mencantumkan Pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 mensyaratkan adanya keadaan darurat atau keadaan tertentu saat korupsi dilakukan.

Baca juga: Tiga Cerita Wanita Tangguh Selamat Setelah Dikepung Lahar Letusan Gunung Semeru, 34 Orang Meninggal

Pasal 2 ayat 1

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan,

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved