Kepala Dinas KUK Jawa Barat: Berkat UMKM Naik Kelas, 13,8 Persen Usaha Mikro Jadi Usaha Kecil

Wawancara Eksklusif Kepala Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, Drs. Kusmana Hartadji, MM.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia, termasuk Jawa Barat, sempat terpuruk.

Hal ini pun terjadi pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Barat. Di tengah tekanan pandemi yang membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat, UMKM di Jabar pun terus berusaha untuk bangkit.

Inovasi dan kolaborasi menjadi dua kunci utama bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat dalam memajukan dan mempertahankan UMKM Jawa Barat di tengah badai pandemi.

Lantas bagaimanakah upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menggeliatkan UMKM di Jabar? Berikut wawancara eksklusif wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam, dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat, Drs. Kusmana Hartadji, MM.

Bagaimanakah pandemi Covid-19 mempengaruhi UMKM di Jabar?

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Mayoritas UMKM, 82,9%, merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil yakni 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Hal ini pun terjadi di Jabar.

Di sisi lain, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Data BPS Jabar menyatakan jumlah usaha menengah kecil atau UMK di Jawa Barat sangat dominan yakni 4.564.958 unit atau 98,49%, dari keseluruhan sektor usaha, sedangkan UMB atau usaha menengah besar sebanyak 69.849 unit atau 1,51%.

Baca juga: UKM Bandung Menggeliat, Walikota Serahkan Simbolis Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Pada 2021 pertumbuhan ekonomi mulai mengalami pemulihan. BPS Jabar mencatat pertumbuhan ekonomi atau PDRB Jabar triwulan tahun 2021 secara year on year (yoy) tumbuh melejit 6,13 persen, sedangkan secara kumulatif hingga triwulan II/2021 tumbuh 2,54 persen.

Para pelaku UMKM di Jabar memang terdampak pandemi. Kami terus melakukan upaya-upaya strategis di tengah keterbatasan anggaran yang banyak terpakai untuk penanganan Covid-19.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah walaupun dana APBD kita terbatas? Nah, kita harus punya inovasi, mencari cara agar usaha kecil dan koperasi bisa tumbuh kembali di masa pandemi Covid-19.

Contoh di awal pandemi, kami melakukan aksi bela negara melalui pembelian masker. Dari usaha-usaha kecil inilah, pemerintah membeli hampir 12 juta masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

Belum lagi pedagang dan usaha kecil lainnya yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19.

Inovasi lainnya adalah dengan memanfatkan teknologi untuk tetap memberikan pembinaan atau pendampingan kepada usaha kecil dan koperasi di Jabar. Berbagai program pun digelar secara online kepada usaha kecil dan koperasi di Jabar.

Cara memanfaatkan teknologi untuk mengikutsertakan yang pelatihan di program UMKM Juara. Pendampingan yang terkendala, juga dengan refocusing anggaran yang terbatas, tapi program harus tetap jalan dengan berinovasi.

Tanpa menggunakan APBD, kita kolaborasi dengan lembaga keuangan, Bank Indonesia, dan marketplace. Dengan dukungan-dukungan ini akhirnya program kami bisa terlaksana dengan baik dan transaksi juga banyak melibatkan pihak.

Baca juga: Menkop UKM Teten Masduki Sebut Pelaku UMKM Harus Prioritas Dapat Vaksinasi Covid-19

Bagaimanakah pandemi ini mengubah perilaku masyarakat, khususnya di bidang UMKM?

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat ada pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakeristik bisnis yaitu hygiene, low-touch, less-crowd, dan low-mobility.

Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut.

Di UMKM atau dalam belanja juga, masyarakat jadi lebih suka berbelanja lewat online. Tinggal klik di ponsel, langsung beli, barang diantar. Ini yang menjadi peluang pasar juga bagi UMKM di pandemi.

Pada masa pandemi e-commerce semakin melejit seperti halnya perusahaan penyedia jasa informasi dan teknologi. Data BPS Jabar tahun 2019 menunjukkan 20,46 persen usaha di Jabar melakukan e-commerce.

Sebanyak 42,15 persen usaha di Jabar yang melakukan e-commerce bergerak di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Serta 87,87 persen usaha di Jabar melakukan e-commerce memiliki tenaga kerja 1-4 orang atau usaha mikro.

Baca juga: Tingkatkan Kapasitas UKM Masuk Pasar Digital, JNE Karawang Hadirkan Gollaborasi Bisnis Online

Bagaimana Dinas KUK Jabar melakukan pembinaan di tengah pandemi?

Berbagai upaya dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka pemulihan ekonomi. Meski pandemi Covid-19, Program UMKM Juara atau UMKM Naik Kelas terus berlanjut.

Sebanyak 3.500 UMKM Juara telah mengikuti pendampingan yang menjadi upaya untuk mendorong UMKM Naik Kelas.

Memang akibat pandemi program UMKM Juara, formatnya banyak diubah. Kita lebih menitikberatkan pada program pendampingan dan tahun 2021 fokus kepada digital marketing, akses pembiayaan dan aspek legal dalam konteks pemulihan ekonomi.

Berdasarkan analisis kinerja program UMKM Juara pada 2021, hasil dicapai yakni usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil mencapai 13,8 persen. Usaha kecil yang naik ke usaha menengah sebanyak 6,4 persen.

Peserta UMKM Juara Dinas KUK Jawa Barat sebelum pendampingan usaha mikro 3.368 unit, usaha kecil 219 unit dan usaha menengah 13 unit. Setelah pendampingan usaha mikro 3.137 unit, usaha kecil 435 unit dan usaha menengah 28 unit.

Sementara, dengan program UMKM Juara pada tahun 2021 kelembagaan usaha menjadi nonperorangan mengalami kenaikan sebesar 75,9 persen. Sebelum pendampingan ada 1.035 usaha perorangan, setelah pendamping perorangan menjadi 867 unit, nonperorangan 2.733 unit.

Dari sisi tenaga kerja terjadi kenaikan pada 2021 sebesar 1,34 persen. Di mana sebelum pendampingan hanya 24.205 orang dan setelah pendampingan menjadi 24.530 orang.

Selain itu, UMKM yang on boarding marketplace atau digitalisasi mengalami kenaikan 45 persen, sebelum pendampingan 1.687 UMKM dan setelah pendampingan menjadi 3.326 UMKM.

Kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang sangat memperhatikan usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi pendorong besar bagi geliat UMKM di tengah pandemi. Sehingga selepas level PPKM yang terus menurun, geliat UMKM untuk terus berkembang pun semakin meningkat.

Baca juga: UKM Bandung Kembali Menggeliat, PT Artdeco Sejahtera Abadi Siapkan Perlindungan Sosial

Di masa pandemi kita memang terpuruk, hampir minus laju pertumbuhan ekonomi kita, dan sekarang sudah tumbuh 6,3 persen. Ini bergeliat kembali karena PPKM levelnya sudah berubah, terus membaik, mobilitas masyarakat dan lainnya juga sudah membaik.

Apakah program UMKM Juara ini pun meningkatkan akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga pembiayaan?

Akses pembiayaan UMKM terhadap lembaga pembiayaan naik 17 persen. Sebelum pendampingan 976 UMKM, setelah pendampingan 1.603 UMKM.  Begitupun UMKM yang memiliki perizinan usaha meningkat 38 persen.

Sebelum pendampingan 1.902 UMKM setelah pendampingan 3.302 UMKM. UMKM yang siap ekspor selama program UMKM Juara naik 3,8 persen, sebelum pendampingan 175 UMKM, setelah pendampingan 312 UMKM.

Bagaimana cara kerja UMKM Juara ini?

Tim pendamping UMKM Juara terjun ke UMKM langsung untuk mendorong UMKM naik kelas mulai mendapatkan perizinan usaha, aspek legal produk, hingga akses pembiayaan.

UMKM tidak hanya diberikan program lagi dilepas, tapi perlu pendampingan hingga tujuan program bisa dilaksanakan oleh UMKM.

Selain itu, dalam rangka pemulihan ekonomi Jabar mendorong legalitas usaha untuk pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha. Target pada tahun 2021 sebanyak 1 juta UMKM di Jabar mendapatkan NIB kerjasama dengan Dinas PMPTSP.

Sedangkan untuk fasiltasi hak merek, Pemprov Jabar pada tahun 2021 menargetkan 300 UMKM dan tahun 2022 sebanyak 200 UMKM.

Fasilitasi halal, Dinas KUK Jabar lebih menitikberatkan fasilitasi halal untuk ekspor, tahun 2021 sebanyak 10 UMKM memiliki halal ekspor.

Selama pandemi, apakah UMKM di Jabar mendapat bantuan pemerintah?

Banpres produktif usaha mikro atau BPUM di Jabar, pada tahun 2020 usulan penerima BPUM dari Provinsi Jabar sebanyak 4.130.579 usaha mikro.

Penerima SK BPUM 2020 dari Jabar sebanyak 2.465.568 usaha mikro. Tahun 2021 usulan BPUM 2021 hingga 31 Agustus 2021 sebanyak 2.864.325 usaha mikro.

Program pemulihan UMKM pada tahun 2021 Pemprov Jabar bantuan sosial bagi masyarakat terdampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Jabar untuk UMKM bersumber dari APBD Jabar bansos kepada pelaku usaha mikro sebesar Rp 10 miliar bagi 10.000 usaha mikro dengan besaran Rp 1 juta.

Untuk akses pembiayaan, Dinas KUK Jabar bekerjasama dengan Bank BJB menyalurkan Kredit Mesra. Penyaluran Kredit Mesra hingga 31 Oktober 2021 tersalur Rp 25,56 miliar disalurkan untuk 558 rumah ibadah untuk 6.720 orang, di 684 desa, 246 kecamatan di 18 kabupaten dan 7 kota di Jawa Barat.            

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga oktober 2021 di Jabar total nilai akad mencapai Rp 16,53 triliun, total outstanding Rp 13,74 triliun dengan debitur 668.871 orang. KUR didominasi oleh sektor perdagangan besar nilai akad Rp 8,11 triliun, total outstanding Rp 6,65 triliun dengan debitur 349.176 orang.

Disusul sektor industri pengolahan dengan nilai akad Rp 3,05 triliun, outstanding Rp 2,62 triliun dengan debitur 118.466 orang. Kemudian sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan nilai akad Rp 2,09 triliun, outstanding Rp 1,63 triliun, debitur 92.655 orang.

Segala upaya dilakukan pemerintah dalam rangka membangkit UMKM di Jawa Barat pada pandemi Covid-19. Kami berharap ikhtiar ini memberikan semangat bagi pelaku UMKM untuk terus bangkit dan kokoh membangun usahanya.