Breaking News:

Dugaan Serangan Fajar Pilkades Serentak di KBB, Segini Duit Disebar Untuk Suap Warga

Dugaan praktik politik uang atau serangan fajar mewarnai pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar pada Minggu (28/1

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Mega Nugraha
Istimewa
Seorang warga yang diduga melakukan aksi politik uang sedang diinterogasi polisi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dugaan praktik politik uang atau serangan fajar mewarnai pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar pada Minggu (28/11/2021).

Dugaan praktik uang yang terjadi di daerah Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah itu viral di sosial media. Berdasarkan video yang beredar terlihat seorang warga dari salah satu pendukung kades sedang diinterogasi polisi dan sejumlah unsur masyarakat lainnya. 

Baca juga: Sosok Lia Nuryanah, Lulusan IPB yang Jadi Kades Termuda di Kuningan Tapi Misinya Setinggi Langit

Sementara pria tersebut terlihat sedang menghitung puluhan amplop berisi uang pecahan Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu yang sudah dimasukkan ke dalam amplop maupun yang belum.

Saat ditanya oleh petugas, pria tersebut mengakui sudah memberikan sebagian amplop berisi uang Rp 30 ribu kepada sejumlah warga, kemudian dia juga menyinggung bahwa uang itu dari salah satu calon kades.

"Benar, memang kami menerima informasi itu, kejadiannya Sabtu (27/11/2021) malam. Dari pengawas kecamatan langsung hadir ke lokasi bersama polsek dan koramil," ujar Agnes Virgianty, Camat Ngamprah saat dihubungi, Senin (29/11/2021).

Agnes mengatakan, adanya dugaan politik uang tersebut terjadi di daerah RT 03/07 Desa Sukatani, namun pihaknya tidak bisa melakukan tindakan untuk sanksi pelanggarannya. 

Baca juga: Ingatkan Soal Oposisi, Fahri Hamzah Sindir Bos Partai yang Tegur Fadli Zon Karena Kritik Pemerintah

Kasus tersebut sepenuhnya diserahkan ke polisi jika terbukti ada unsur pidananya. Apalagi, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tidak diatur jelas mengenai mekanisme penangaan tindak pidana politik uang, berbeda dengan Undang-undang Pemilu.

"Kasus politik uang ini bukan kewenangan dari kecamatan (pengawas), beda dengan pemilu atau pilkada. Masuknya ke pidana dan itu ranahnya di kepolisian, tapi kami masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata Agnes.

Untuk saat saat ini, kata Agnes, pihak kepolisian tengah melakukan penyidikan untuk memastikan apakah warga itu ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri. 

"Sementara terkait pelaksanaan pilkades di Desa Sukatani tetap berjalan dengan diikuti oleh empat calon," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved