Ingatkan Soal Oposisi, Fahri Hamzah Sindir Bos Partai yang Tegur Fadli Zon Karena Kritik Pemerintah

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah sindir Prabowo Subianto yang tegur Fadli Zon karena sering kritik. Anggota legislatif tugasnya oposisi

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mega Nugraha
Tribun Jabar / Ahmad Imam Baehaqi
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah (kanan), saat berdialog dengan mahasiswa di Famouz Cafe, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (29/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyebut semua anggota legislatif, DPR RI hingga DPRD dipilih untuk jadi oposisi pemerintah.

Pasalnya, salah satu fungsi lembaga legislatif ialah mengawasi kinerja pemerintah sehingga harus menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

Menurut dia, anggota DPR RI dan DPRD tetap harus menjalankan tugasnya sebagai oposisi meski orang terdekatnya masuk dalam pemerintahan.

Baca juga: Kesaksian Dokter yang Pertama Kali Temukan Virus Corona Varian Omicron, Gejala Beda dengan Delta

Ia merasa kebingungan melihat kondisi sekarang karena para anggota legislatif seolah diam saja dan hampir tidak ada yang menyuarakan kritiknya.

"Hal ini yang dialami sahabat saya, Fadli Zon, yang mengkritik pemerintahan langsung ditegur karena dari partainya ada yang jadi menteri," kata Fahri Hamzah saat ditemui usai berdialog dengan mahasiswa di Famouz Cafe, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (29/11/2021).

Seperti diberitakan, Fadli Zon sempat ditegur bosnya, Prabowo Subianto soal kritik pada Presiden RI Joko Widodo terkait banjir. Teguran itu tidak langsung disampaikan oleh Prabowo Subianto.

Fahri Hamzah mengatakan, kondisi semacam itu membuat posisi lembaga legislatif sebagai pengawas tidak strategis lagi karena tidak melaksanakan tugas yang diberikan rakyat.

Baca juga: Ahok Ungkap Oknum Direksi BUMN Punya Niat Jahat Dilindungi Oknum BPK

Padahal, mereka mendapatkan fasilitas dan imunitas sebagai wakil rakyat dan mendapat kewenangan sebagai oposisi dari rakyat yang memilihnya saat pemilihan legislatif (Pileg).

"Indonesia menganut sistem presidensial, rakyat memilih langsung presiden dan wakilnya, serta DPR yang diberi kewenangan untuk mengawasi kinerjanya," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menyampaikan, pada momen Pilpres, rakyat menitipkan pengelolaan negara yang adil dan bertanggung jawab kepada calon yang dipilihnya.

Sementara dalam pileg, rakyat menitipkan agar anggota legislatif yang duduk di kursi parlemen untuk mengawasi secara ketat kinerja pemerintah.

"Kondisi saat ini seolah-olah partai politik mengangkangi anggota legislatif yang notabene tugasnya mengkritisi pemerintah," kata Fahri Hamzah.

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved