UMK Majalengka 2022

Apindo Keberatan UMK Majalengka Diusulkan Naik Rp 360 Ribu: Tidak Ada Dasar Perhitungannya

Apindo masih membahas langkah yang akan diambil untuk menyikapi jika Pemprov Jabar lebih memilih menetapkan UMK Majalengka sesuai usulan Pemkab

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Tribun Jabar/Eki Yulianto
Ribuan buruh di Kabupaten Majalengka unjuk rasa di depan Kantor Bupati Majalengka, Rabu (24/11/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA- Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Majalengka keberatan adanya usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Majalengka sebesar Rp 360 ribu.

Kenaikan UMK itu atas desakan para buruh di Majalengka yang melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Majalengka pada 24 November lalu.

Saat itu, para buruh diterima oleh pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana.

"Untuk usulan Rp 360 ribu bagi para pengusaha ini memberatkan dan angka tersebut tidak ada dasar perhitungannya," ujar Ketua APINDO Majalengka, Dinar Tisnawati, saat dikonfirmasi, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, meski Pemkab Majalengka telah mengajukan usulan kenaikan UMK 2022 sebesar Rp 360 ribu ke Pemprov Jawa Barat, Apindo Majalengka tetap akan berpedoman pada hasil rapat pleno penetapan UMK oleh Dewan Pengupahan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Bupati Bandung Usul UMK Naik Segini Setelah Rapat dengan Dewan Pengupahan, Layakkah?

Dalam rapat pleno tersebut, telah ditetapkan kenaikan UMK Majalengka tahun 2022 hanya sebesar Rp 36 ribu.

"Tugas kami mengawal rekomendasi dari Depekab (Dewan Pengupahan Kabupaten) yang disampaikan ke Depeprov (Dewan Pengupahan Provinsi) dan semoga Gubernur menetapkan sesuai dengan hasil pleno Depeprov. Seharusnya, rekomendasi ini tidak berubah," ucapnya.

Apindo masih membahas langkah yang akan diambil untuk menyikapi jika Pemprov Jabar lebih memilih menetapkan UMK Majalengka sesuai usulan Pemkab.

Dinar pun tidak ingin Apindo Majalengka mengambil langkah seperti Apindo di daerah lain yang melaporkan pemerintah karena usulan kenaikan UMK 2022 yang dianggap menyalahi aturan.

"Ini di luar rencana tentunya dan akan sangat memberatkan. Langkah teknis apa yang akan ditempuh ini belum bisa kami sampaikan. Yang saya tahu Bogor dan Subang yang sudah buat laporan. Majalengka masih dalam pembahasan, semoga tidak sampai terjadi," katanya.

Baca juga: Pemkab Subang Rekomendasikan UMK 2022 Naik Lima Persen, Koordinator Buruh: Sebetulnya Tidak Puas

Dinar berharap, keputusan besaran UMK Majalengka tahun 2022 nanti bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena jika tidak, ia khawatir akan berdampak pada investasi yang masuk ke Majalengka.

"Harapannya UMK 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berpikir apabila kenaikan upah yang suka-suka, tidak sesuai aturan bisa membuat ketidakpastian keadaan yang akan mempengaruhi investasi," katanya.

Seperti diketahui, Wakil Bupati Majalengka sebelumnya menerima usulan kenaikan UMK 2022 sebesar Rp 360 ribu setelah ribuan massa buruh menggeruduk Kantor Bupati Majalengka pada Minggu lalu.

"Kita hanya sifatnya mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan UMK Majalengka dengan kenaikan Rp 360 ribu," ujar Tarsono.

Dengan usulan kenaikan tersebut itu, berarti UMK Majalengka tahun 2022 akan sebesar Rp 2.369.000.

Tarsono berharap Pemprov Jawa Barat bisa mendengar dan mengabulkan aspirasi dari para buruh di Majalengka.

"Jadi mudah-mudahan Pemprov mendengar aspirasi pekerja yang disampaikan melalui Pemda," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved