Breaking News:

Pemkab Bandung Barat Usulkan UMK KBB 2022 Naik Rp 30 Ribu, Buruh Tidak Puas

Keputusan tersebut diambil atas dasar untuk menjaga kondusifitas dan keharmonisan hubungan industrial

Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Rapat pleno dewan pengupahan di Grafika Cikole, Kecamatan Lembang, KBB Rabu (24/11/2021) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2022 naik sebesar Rp 30,858,69 atau 0,95 persen saat rapat pleno dewan pengupahan di Grafika Cikole, Kecamatan Lembang, KBB Rabu (24/11/2021) malam.

Keputusan tersebut diambil atas dasar untuk menjaga kondusifitas dan keharmonisan hubungan industrial, serta mempertimbangkan aglomerasi ekonomi wilayah Bandung Raya, maka UMK KBB 2022 menjadi Rp 3,279,141,97 setelah diusulkan naik 0,95 persen.

Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, berdasarkan rapat LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit antara pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, ada tiga poin yang nantinya akan diserahkan kepada provinsi.

Baca juga: Buruh Berunjuk Rasa Depan Gedung Sate, Menentang UU Cipta Kerja dan Tuntut Kenaikan UMK

"Tapi setelah ibu Kabid bacakan terkait isi pleno, saya dengar saran dari teman-teman serikat pekerja untuk nanti jadi bahan pertimbangan. Insyallah, hari Kamis sebelum jam 4 sore, rekomendasi itu sudah kita serahkan ke provinsi," ujarnya seusai rapat pleno.

Terkait belum adanya kesepakatan angka yang antara buruh dan pengusaha, lanjut Hengky, pihaknya akan menampung semua saran untuk jadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.

"Besok (hari ini-kamis) muncul satu rekomendasi, siang akan disampaikan ke provinsi," kata Hengky.

Sebelumnya, dalam pembahasan rapat pleno yang dimulai sejak Rabu siang, kalangan buruh meminta UMK 2022 naik sebesar Rp 227,379,82 atau 7 persen menjadi Rp 3.475,663,10.

Tetapi, unsur pengusaha tetap pada pendirian bahwa UMK tetap harus mengacu PP 36/2021 tentang pengupahan yaitu sebesar Rp3,248,283,28 atau sama dengan UMK 2021.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bandung Barat, Budiman mengatakan, secara keseluruhan pihaknya merasa hasil rapat pleno belum memuaskan buruh karena belum muncul satu angka yang akan direkomendasikan kepada gubernur.

"Yang pasti jauh dari harapan pekerja karena kita menuntut 7-10 persen," ucapnya.

Ia mengatakan, walaupun memang ada upaya dari pemerintah kaitan kondusifitas wilayah, bahwa kenaikan upah Rp 30 ribu dengan perkembangan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tinggi, maka tidak akan mencukupi.

Baca juga: Akui Pasti Ada Penolakan, Wali Kota Cirebon Yakin Kenaikan UMK 2022 Ditetapkan Lewat Proses yang Sah

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Plt Bupati untuk mempertimbangkan kenaikan rekomendasi UMK 2022 sesuai yang diharapkan," kata Budiman.

Terkait hal ini, pihaknya juga bakal terus mengawal penetapan UMK 2022 ini, meskipun nantinya sudah diserahkan ke provinsi agar sesuai dengan tuntutan yang diharapkan yakni naik 7-10 persen.

"Rangkaian aksi pasti, sampai nanti penetapan gubernur tanggal 30 November 2021, pasti kita kawal terus," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved