Breaking News:

Akui Pasti Ada Penolakan, Wali Kota Cirebon Yakin Kenaikan UMK 2022 Ditetapkan Lewat Proses yang Sah

Penetapan kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 sesuai peraturan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar yang dijadikan acuannya.

TRIBUNCIREBON.COM/AHMAD IMAM BAEHAQI
Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, meyakini kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 ditetapkan melalui proses yang sah.

Karenanya, ia pun telah menandatangani surat penetapan kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 yang diajukan oleh Disnaker Kota Cirebon.

"Menurut laporan Disnaker penetapan kenaikan UMK telah melalui proses yang sah dan benar, sehingga bisa saya tanda tangani," ujar Nasrudin Azis saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (25/11/2021).

Baca juga: UMK Kota Cirebon Naik, Segini Besaran Kenaikannya, Diklaim Tertinggi di Jabar

Ia mengatakan, penetapan kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 sesuai peraturan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar yang dijadikan acuannya.

Namun, pihaknya mengakui adanya kemungkinan ketidakpuasan terhadap besaran kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 yang telah ditetapkan.

Terutama dari kalangan pekerja karena kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 1,49 persen atau tepatnya Rp 33.741,78 dibanding UMK tahun ini.

"Kami bisa memaklumi jika ada yang tidak puas soal kenaika UMK Kota Cirebon 2022, dan ini juga menjadi perhatian saya selaku kepala daerah," kata Nasrudin Azis.

Bahkan, Azis mengakui besaran kenaikan UMK Kota Cirebon 2022 sangat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.

Namun, ia berjanji bakal mengupayakan cara lain sehingga ada sektor-sektor pendapatan lain untuk menambah jumlah gaji yang diterima pekerja setiap bulannya.

Baca juga: Jalan Nasional Cianjur-Bandung Kembali Lumpuh, Aksi Buruh Tuntut Kenaikan UMK Padati Badan Jalan

Selain itu, pihaknya mengakui tidak dapat begitusaja mengabulkan tuntutan para pekerja yang menginginkan UMK Kota Cirebon 2022 naik 10 persen.

Pasalnya, hal tersebut harus memerhatikan kondisi lapangan dan berhubungan dengan pengusaha yang harus bisa melaksanakan kewajibannya.

"Jangan sampai pemerintah menetapkan sesuatu, dalam hal ini UMK, tapi tidak bisa dilaksanakan oleh pengusaha," ujar Nasrudin Azis

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved