Breaking News:

Buruh Berunjuk Rasa Depan Gedung Sate, Menentang UU Cipta Kerja dan Tuntut Kenaikan UMK

Ratusan buruh dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate untuk menuntut kenaikan upah

Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Ratusan buruh dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021).  

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Ratusan buruh dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (25/11/2021). 

Mereka menolak UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) kota sekitar 10 persen.

Dalam orasi, mereka menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja tidak berpihak pada kesejahteraan buruh.

Karena itu, mereka meminta Mahkamah Konstitusi berpihak kepada buruh dalam Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja yang akan diumumkan hasilnya.

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat pun menyatakan mengawal sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja, Kamis (25/11/2021).

Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, mengatakan sekitar 3.000 anggota SPSI menuju Mahkamah Konstitusi untuk mengawal pembacaan putusan MK terhadap UU Cipta Kerja.

Baca juga: Jalan Nasional Cianjur-Bandung Kembali Lumpuh, Aksi Buruh Tuntut Kenaikan UMK Padati Badan Jalan

"Karena putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh Indonesia, kami akan kawal di MK. Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja," katanya melalui ponsel, Kamis (25/11/2021).

Mahkamah Konstitusi RI akan memutus perkara Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja setelah memanggil semua pihak Pemohon Pengujian Formil dan Materiil UU Cipta Kerja untuk sidang mendengarkan pembacaan putusan.

KSPSI Jawa Barat, katanya, meminta kepada MK agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan membatalkan UU Cipta Kerja karena UU Cipta Kerja dinilai sangat merugikan kaum buruh dengan mendegradasi hak-hak buruh.

"Terbukti salah satu contoh adalah mengenai pengupahan di mana banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022, didasarkan pada perhitungan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja, kalau pun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09 persen," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved