Breaking News:

Majelis Hakim Tolak Gugatan Moeldoko, Begini Respons Partai Demokrat

Gugatan yang sama dari Moeldoko juga ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Teuku Riefky Harsya.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI
Hamdan Zoelva saat melayat Ani Yudhoyono di kediaman Cikeas, Minggu (2/6/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Moeldoko dan Jhonny Allen terhadap Menkumham.

Gugatan yang sama juga ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Teuku Riefky Harsya.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, pun mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menolak gugatan Moeldoko dan Jhonny Allen

Ia menyebut hakim yang menyidangkan perkara bernomor 150/G/2021/PTUN-JKT itu telah menunjukkan integritas serta bersikap objektif.

"Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi Majelis Hakim PTUN yang telah menunjukkan integritas, bersikap obyektif dan adil dengan menolak gugatan Moeldoko," kata Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat mengunjungi Puskesmas Cikalongwetan, KBB.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat mengunjungi Puskesmas Cikalongwetan, KBB. (Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin)

Baca juga: MA Tolak Judicial Review atas AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY, Ini Reaksi Kubu KLB Deli Serdang

"Putusan Majelis Hakim sudah tepat secara hukum dan diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh," ujarnya.

Menurut Hamdan Zoelva, putusan PTUN itu sekaligus mengonfirmasi bahwa keputusan Menkumham Yasonna Laoly yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal Deli Serdang, sudah tepat secara hukum.

Putusan PTUN juga membenarkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat 2020 adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan diakui negara.

Hamdan berharap putusan PTUN nomor 150 ini dan putusan MA terkait judicial review (JR) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dapat menjadi rujukan bagi majelis hakim PTUN Jakarta yang menyidangkan perkara lainnya bernomor 154/G/2021/PTUN-JKT.

Perkara nomor 154 itu menuntut pembatalan dua SK Menkumham terkait hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020.  

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved