Info CPNS
LINK Hasil Kelulusan SKD CPNS Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar, Hari Ini Terakhir Pilih Lokasi SKB
Segera akses pengumuman hasil SKD CPNS 2021 Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penulis: Fidya Alifa Puspafirdausi | Editor: Yongky Yulius
lihat foto
TRIBUNJABAR.ID - Segera akses pengumuman hasil SKD CPNS 2021 Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) merupakan tahap kedua yang dijalani peserta CPNS 2021.
Setelah dinyatakan lulus maka peserta berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Baca juga: Download Bocoran Materi Pokok SKB CPNS 2021, Cek Ketentuan Terbaru Bagi Peserta
Sebelum memulai SKB, peserta CPNS 2021 dan PPPK Non-Guru diwajibkan memilih titik lokasi ujian terdekat dengan domisili saat ini.
Dikutip dari https://bkpsdm.bandung.go.id/, pelaksanaan memilih lokasi ujian dilakukan pada 15-16 November 2021.
Pemilihan lokasi dilakukan melalui akun masing-masing peserta di SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id/.
Peserta yang berhak mengikuti SKB adalah yang berstatus P/L.
Peserta dapat melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi melalui situs https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 15-18 November 2021.
Untuk mendapat informasi lengkap, cek laman resmi dan media sosial instansi yang peserta lamar.
Berikut ini link hasil SKD CPNS 2021 Pemkot Bandung dan hasil SKD CPNS 2021 Pemprov Jabar.
Arti Keterangan di Pengumuman Kelulusan SKD
P/L: Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No.1023 Tahun 2021 dan Berhak Mengikuti SKB
P: Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No. 1023 Tahun 2021
TL: Tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No. 1023 Tahun 2021
TH: Tidak hadir
TMS: Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
DIS: Peserta yang didiskualifikasi
Baca juga: Bocoran Materi Soal SKB CPNS 2021 Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Ini yang Harus Dipelajari
Unjuk Rasa Keluhkan Formasi CPNS
Ratusan orang yang berprofesi sebagai tenaga teknis pendidikan, termasuk di dalamnya perawat dan penjaga sekolah berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (15/11/2021).
Pantauan TribunJabar.id di lokasi, pendemo terlihat berorasi dan membentangkan belasan spanduk berukuran 1x2 meter yang bertuliskan "Kami Meminta Formasi Tenaga Teknis Khusus di Lingkungan Disdik Sumedang" dan "Kami menutut kenaikan insentif Bagi Tenaga Teknis Sesuai UMR".
Aksi ratusan tenaga honorer ini mendapat pengawalan ketat aparat gabungan dari TNI dan Polri.
Baca juga: Dulu Ikut Demo, Begini Kata Ketua Bomber Setelah Persib Bandung Lewati Lima Laga dengan Kemenangan
Mereka menuntut agar DPRD Sumedang menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang supaya membuka formasi untuk para tenaga teknis itu pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Sebab sejauh ini, tidak pernah ada kembali formasi CPNS untuk tenaga teknis seperti mereka.
Para pengunjuk rasa juga mengeluhkan betapa rendah upah mereka dari bekerja sebagai pesuruh di sekolah.
Upah paling tinggi untuk para honorer yang sudah lama bekerja maksimal Rp500 ribu per bulan dengan sistem pembayaran tiga bulan sekali.
"Ini tuntutan kami, mohon disampaikan bahwa kami meminta diadakan formasi CPNS untuk tenaga teknis. Jikapun tidak ada formasi, perbaikilah upah kami," kata Supriatna, Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Sumedang di lokasi unjuk rasa.
Upah Rp500 ribu bagi para pengunjuk rasa sangatlah minim. Apalagi di saat andemi Covid-19 ini yang suatu saat pengeluaran bisa semakin besar karena sakit mendera, dan mencari pekerjaan sampingan lain sangat susah.
Para pengunjuk rasa adalah mereka yang rata-rata sudah belasan tahun bekerja sebagai honorer tenaga teknis kependidikan.
Baca juga: Kru Bus Antarkota Ancam Demo, Syarat Tes PCR bagi Penumpang Bus akan Untungkan Travel Gelap
Di antara mereka pun ada yang baru menjadi tenaga teknis, dan upahnya tidak sampai Rp500 ribu.
Entoh Tohari (56), pesuruh di sebuah SD di Kecamatan Sumedang Selatan mengatakan upah senilai itu sangatlah tidak cukup untu menutup kebutuhan biaya sekolah dua anaknya dan untuk jajan ketiga cucunya.
Untuk menutupi kekurangan itu, sepulang menjagai SD yang biasanya usai pada waktu zuhur, dia sering bekerja kuli, entah mencangkul kebun atau pekerjaan kasar lainnya.
"Itu juga kalau ada yang menyuruh. Saya ini bersama pesuruh sekolah seluruh Sumedang memohonlah kepada Pak Bupati, harus ada solusi, jangan kami dibiarkan terus meneruh repot," katanya.
Entoh sudah menjadi pesuruh sekolah sejak tahun 2002. Namun, hingga kini, tak ada perubahan hidup yang signifikan terjadi kepada dirinya sebagai pesuruh sekolah.
"Saya ini bisanya cuman pegang sapu, bersih-bersih sekolah. Ini kok disuruh tes menggunakan komputer, pusing saya," katanya.
Hingga berita ini ditulis, puluhan perwakilan tenaga honorer telah memasuki Gedung Paripurna DPRD Sumedang untuk beraudensi dan ratusan massa lainnya berkumpul di halaman Gedung DPRD.
Baca juga: Kabar Terbaru dari Koil, Band Rock Asal Bandung siapkan Demo Album ke-3
