Breaking News:

Pajak

Selain Pajak Kendaraan, Inilah Sumber Pendapatan Bapenda Jabar

Ada tiga instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan PKB, yaitu Bapenda, kepolisian, dan Jasa Raharja, juga mitra lainnya seperti...

net
ilustrasi pembayaran pajak 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selama ini masyarakat mengenal pengelolaan penerimaan Pendapatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar hanya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain PKB dan BBNKB ada jenis Pajak lain yang dikelola provinsi yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan mengelola retribusi sesuai kewenangan provinsi.

Menurut Kepala Bapenda Jabar Dr Hening Widiatmoko M.A., ada dua jenis Pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu Pajak Pusat dan Pajak daerah.

“Namun, jenis Pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda (Peraturan Daerah),” kata Hening kepada wartawan.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Pajak Air Permukaan Harus Segera Dibayarkan, Kunjungi Waduk Saguling

Baca juga: Kabar Baik, Pemkab Bandung Kembali Hapuskan Denda Pajak, Begini Syaratnya

Hening mengatakan, PKB termasuk ke dalam jenis Pajak Daerah.

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Ada tiga instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan PKB, yaitu Bapenda, kepolisian, dan Jasa Raharja, juga mitra lainnya seperti perbankan dan Collection Agent.

“Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, seperti motor, mobil, truk. Tetapi tidak dikecualikan kendaraan seperti kereta api, kendaraan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah,” ujarnya.



Selain PKB yang proporsi bagi hasil ke kabupaten/kota 30 persen dan provinsi 70 persen, kata Hening dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Senin (15/11/2021), ada juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pajaknya dipungut dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Baca juga: Ditjen Pajak Lelang Mobil Hasil Sitaan, Toyota Dibandrol Harga Rp 30 Jutaan, Honda Jazz Rp 40 Jutaan

Baca juga: Pemkot Cimahi Kembali Beri Potongan Pajak Tahun Depan, Ada Juga Pengurangan untuk Pensiunan 

“Objek pajaknya adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, seperti pertamax, premium, solar dan sejenisnya. Sedangkan subjeknya adalah konsumen bahan bakar. Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar sebagai Wajib Pungut. Untuk Jawa Barat, tarif pajaknya ditetapkan sebesar lima persen,” kata Hening.

Provinsi Jawa Barat masih mengenakan pungutan PBBKB per sektor pengguna, yaitu sektor industri dipungut 17,17%, sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan 90%, dan transportasi dan kontraktor jalan 100%.



Dalam upaya peningkatan penerimaan PBBKB yang proporsi bagi hasilnya 30 persen ke Provinsi dan 70 persen ke kabupaten/kota, diperlukan peran daerah yang optimal supaya dapat meningkatkan bagi hasil.

Selain itu, peran aktif daerah sekaligus juga untuk mendukung upaya penertiban peredaran BBM subsidi yang dijual ke sektor industri. (*)  

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved