Breaking News:

Kabar Baik, Pemkab Bandung Kembali Hapuskan Denda Pajak, Begini Syaratnya

- Pemkab Bandung perpanjang penghapusan denda pajak hingga pertengahan Desember 2021.

Penulis: Lutfi Ahmad Mauludin | Editor: Siti Fatimah
net
ilustrasi pembayaran pajak 

TRIBUBJABAR.ID, BANDUNG- Pemkab Bandung perpanjang penghapusan denda pajak hingga pertengahan Desember 2021. Sebelumnya Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengeluarkan Peraturan Bupati Bandung (Perbub) No. 44 Tahun 2021. 

Dalam Perbub tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung memberikan insentif terkait penghapusan sanksi administrasi atau denda PBB-P2 dari tahun pajak 1994 sampai dengan tahun pajak 2020.

Adapun insentif lainnya, yaitu penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak air tanah dari masa pajak bulan Januari 2020 sampai dengan masa pajak bulan Juni tahun 2021.

Baca juga: Masa Penghapusan Denda Pajak di Kabupaten Bandung Diperpanjang Hingga Desember 2021

Namun Bupati Bandung, kembali memperpanjang waktu penghapusan denda pajak, hingga 14 Desember 2021.

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusumah, melalui Kepala Bidang Penagihan, Susy Yuswartika, membenarkan, insentif penghapusan denda pajak tersebut diperpanjang.

"Yang sebelumnya hingga bulan Juli 2021, menjadi hingga 14 Desember 2021," ujar Susy, di kantornya yang berada di Soreang, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: Percepat Pemulihan, Pemerintah Perluas Penerima Insentif Pajak

Susy mengatakan, hal tersebut dilakukan mengingat masa pandemi covid 19 masih melanda masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung, walaupun kini di Kabupaten Bandung mengalami trend positif, terdapat penurunan kasus covid 19 dan menerapkan PPKM level 3.

“Mudah-mudahan dengan adanya insentif penghapusan denda pajak ini, geliat ekonomi masyarakat dapat meningkat kembali,” kata Susy.

Susy menjelaskan, insentif penghapusan dan administrasi atau denda tersebut dapat diterima wajib pajak dengan ketentuan.

"Wajib pajak mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi, atau denda yang dilengkapi surat kuasa apabila dikuasakan," tuturnya.

Baca juga: BUKAN Sembako di Pasar Tradisional yang Akan Dikenai Pajak, tapi Sembako Premium

Selain itu, kata Susy, wajib pajak juga harus membuat surat pernyataan bersedia membayar seluruh tunggakkan, apabila sudah dihapuskan sanksi administrasi atau denda. 

"Melampirkan SPPT PBB - P2, melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan lain yang sejenis, serta dilengkapi materai Rp.10 ribu," katanya.

Untuk mempermudah layanan insentif penghapusan sanksi administrasi atau denda, kata Susy, wajib pajak bisa langsung datang ke kantor Bapenda Kabupaten Bandung, yang ada di Soreang.

"Atau dapat menghubungi melalui layanan online di email, layananpembebasandendapbb@gmail.com, untuk PBB dan layananpembebasandendapdl@gmail.com, untuk non PBB," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved