Breaking News:

DPRD Jabar Minta Pajak Air Permukaan Harus Segera Dibayarkan, Kunjungi Waduk Saguling

Pajak merupakan satu di antara sektor penghasil pendapatan asli daerah (PAD) bagi provinsi.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ke PT Indonesia Power POMU Saguling di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan (PAP), Senin (1/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pajak merupakan satu di antara sektor penghasil pendapatan asli daerah (PAD) bagi provinsi.

Tidak terkecuali hasil pajak dari pajak air permukaan (PAP) yang berada di Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat.

PAP tersebut kini dikelola oleh satu perusahaan yaitu PT Indonesia Power. 

Untuk memastikan PAP dibayarkan oleh perusahaan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau langsung Waduk Saguling.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Sugyanto Nangolah, mengatakan PAP dari PT Indonesia Power harus segera dibayarkan supaya tidak menghambat PAD.

Hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah.

"Bahwa untuk pembayaran pajak PT Indonesia Power terhadap pajak air permukaan (PAP) itu harus segera dibayarkan agar tidak menghambat pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat," ucap Sugyanto di Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Senin (1/11/2021).

Sugyanto menekankan kembali, PAP sudah ada aturannya di Peraturan Gubernur Jawa Barat, sehingga semua harus menaatinya.

"Saya sudah sampaikan dalam penetapan tarif pajak itu adalah dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 bahwa penetapan PAP harus dibayar sesuai dengan peraturan gubernur tersebut," ujarnya.

"Dalam rangka otonomi daerah ini jangan sampai dikebiri hal-hal otonomi Gubernur Jawa Barat terhadap tarif PAP. Maka dari itu sebelum ada keputusan dari permendagri, pajak itu harus dibayar sesuai yang telah di tetapkan oleh peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat," tuturnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved