Headline Tribun Jabar, Buruh Ancam Aksi Lebih Besar, UMK Tahun Depan Hampir Pasti Tak Akan Naik

Dalam PP 36/2021, kata Jinto, juga dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi di kabupaten/kota yang lebih positif dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di tingkat provinsi, menjadi syarat dalam pertimbangan penetapan UMK.

Namun faktanya, selama ini, ujat Jinto, di Jawa Barat, tidak semua kabupaten/kota terdapat Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerahnya masing-masing.

"Di Bandung Raya, misalnya. Karena tidak semua daerah ada BPS yang menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerahnya, maka mereka menginduk atau mempertimbangkannya berdasarkan melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di Kota Bandung. Begitu juga daerah Ciayumajakuning yang melihat kondisi dari Cirebon. Padahal berdasarkan aturan dalam PP Nomor 36/2021 diwajibkan setiap daerah harus merilis atau menghitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing sebagai acuan penetapan UMK," ucapnya.

"Apabila pemerintah tetap mengacu pada aturan PP Nomor 36/2021, maka sudah dapat dipastikan bahwa tiga - empat tahun kedepan mayoritas daerah tidak akan terjadi kenaikan UMK."

Hal senada juga dikatakan Ketua SPSI Karawang, Ferry Nurzarli. Ia juga menyebut UMK tak akan mengalami kenaikan jika aturan ini diberlakukan.

"Turun enggak, tetapi enggak naik. Jadi ditahan. Karena ada batasan minimal dan maksimal itu," ujarnya melalui telepon, kemarin.

Itu sebabnya, kata Ferry, mereka melakukan penolakan. "Sebab, ini sangat merugikan buruh," katanya.(cipta permana/cikwan/kontan)

Berita terkait Headline Tribun Jabar.