Breaking News:

Saat Pandemi Covid-19, Hingga Triwulan III, Klaim Pembayaran Ini Terbanyak di BPJamsostek Cimahi

Untuk pembayaran manfaat dan jumlah kasus klaim masih didominasi oleh JHT yang merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta

Editor: Siti Fatimah
dok BPJAMSOSTEK
Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNJABAR.ID.BANDUNG - Di tengah situasi pandemi Covid-19, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Cimahi, secara kumulatif hingga triwulan III Tahun 2021 ini telah membayarkan klaim peserta mencapai Rp 244,97 miliar untuk 20.050 kasus.

Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Cimahi, Agus Suprihadi mengatakan pembayaran klaim tersebut terdiri dari empat program BPJAMSOSTEK, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Jika dirinci sampai dengan periode 30 September 2021 klaim pembayaran manfaat JHT sebesar Rp. 216,61 M terdiri dari 17.755 Kasus, klaim pembayaran manfaat JP sebesar Rp. 5,05 M terdiri dari 765 Kasus, klaim pembayaran manfaat JKM sebesar Rp. 15,76 M terdiri dari 359 Kasus dan klaim manfaat JKK sebesar Rp. 7,55 M terdiri dari 1.171 Kasus.

Baca juga: Klaim JHT BPJAMSOSTEK Bandung Suci Sudah Mencapai Rp617.9 Miliar, Ini Langkah-Langkahnya

Lebih lanjut Agus mengatakan, untuk pembayaran manfaat dan jumlah kasus klaim masih didominasi oleh JHT yang merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada peserta pada saat berhenti bekerja (PHK atau mengundurkan diri), memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap serta kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian dari 10 persen atau 30 persen.

Syarat / dokumen yang diperlukan saat hendak mengajukan klaim JHT bagi yang mengundurkan diri, terkena PHK dan WNI yang ingin keluar dari Indonesia yakni:

Kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK

e-KTP atau KTP elektronik

Kartu Keluarga (KK)

Baca juga: Komitmen BRI Life Bayar Klaim Nasabah Senilai Rp.2,1 Milyar

Buku tabungan

Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.

Sementara bagi WNA yang ingin meninggalkan wilayah NKRI, dokumen yang diperlukan untuk klaim JHT adalah Kartu kepesertaan BPJAMSOSTEK, paspor yang masih berlaku, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), buku tabungan, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, surat keterangan berhenti bekerja atau surat kontrak kerja, serta NPWP.

“BPJAMSOSTEK akan terus memberikan perlindungan jaminan sosial, terlebih program jaminan sosial ini bagian bentuk perlindungan diri bagi pekerja yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin setiap warga negaranya dalam mendapatkan kebutuhan hidup dasar yang layak.” kata Agus.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved