Pendidikan Rendah Jadi Penyebab Banyak Perempuan di Indonesia Jadi TKW

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini didominasi perempuan atau TKW. Salah satu faktornya adalah tingkat pendidikan yang rendah.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, di berbagai daerah masih banyak perempuan yang tidak tamat SMA dan hanya hanya berhenti di level SMP.

"Kalau kita usut, ternyata karena permintaan dan penempatan luar negri oleh domestik worker. Kemudian, perempuan kita lebih banyak SMP ke bawah, ini yang menyebabkan di dominasi oleh perempuan," ujar Ida Fauziah saat rapat koordinasi nasional Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Hotel Intercontinental Bandung, Kamis (7/10/2021).

Selain itu, kata dia, para PMI perempuan juga banyak yang mengalami kesulitan saat bekerja di luar negeri. Apalagi kalau TKW tersebut diberangkatkan secara ilegal.

"Cerita pilu masih saja kita temukan, adanya cerita buruk hingga penganiayaan dan pelanggaran lainnya dialami pekerja migran. Perlakuan itu diterima mulai berangkat, selama bekerja hingga setelah bekerja," katanya.

Baca juga: TKW Asal Cipongkor Tak Bisa Pulang dari Abu Dhabi, Sering Diintimadasi Majikan

Menurut dia, salah satu penyebabnya lantaran penempatan ilegal yang dilakukan sindikat dan mafia.

"Di desa itu masih banyak calo-calo pekerja migran yang berkeliaran, mengiming-imingi pekerjaan di luar negeri. Maka desa harus ada informasi terkait PMI ketika memilih," ucapnya.

Pemerintah pun mendorong agar calon PMI mengikuti aturan sesuai prosedur untuk bekerja di luar negeri. Sebab, kata dia, dengan prosedur resmi, calon PMI bisa terlindungi.

"Perlindungan itu diberikan mulai dari sebelum, ketika dan setelah PMI itu bekerja dan kembali ke tanah air. Jadi, sebenarnya perlindungan itu paripurna mulai berangkat, bekerja dan ketika kembali," katanya.

Saat ini, kata dia, pemerintah sudah mempermudah prosedurnya dengan mendirikan LTSE disetiap provinsi, kota dan kabupaten.

"Tinggal datang saja, kalau di daerahnya belum ada, bisa datangi Dinas Ketenagakerjaan," ucapnya.

Tak hanya itu, kata Ida Fauziah, perlu juga penguatan program desa migran produktif (Desamigratif). Peran pemerintah Desa sangat signifikan dalam menjalankan program tersebut.

Program Desamigratif sendiri, kata dia, memiliki 4 pilar utama mulai dari pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi desmigratif.

"Desamigratif ini ada di kantong-kantong (desa yang banyak mengirimkan tenaga migran) PMI sejak tahun 2017, 453 desa. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintag dalam memberikan layanan informasi migrasi yang aman, tertib, teratur serta penyediaan layanan pendidikan bagi anggota yang ditinggalkan," katanya.