Disebut Terjadi Kemiskinan Ekstrem di Karawang, Bupati Panggil 25 Kepala Desa

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID,KARAWANG- Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin sempat menyebut Karawang menjadi target pengentasan kemiskinan ekstrem bersama empat kabupaten lainnya di Jabar.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana langsung panggil 25 kepala desa untuk memvalidasi soal kemiskinan ekstrem di Karawang. 

"Kami akan melakukan validasi terlebih dahulu mengenai datanya, makanya kita panggil 25 kepala desa yang disebut alami kemiskinan ekstrem," kata Bupati Karawang kepada Tribun Jabar, Senin (24/9/2021).

Cellica Nurrachadiana mengaku, pihaknya akan membentuk tim khusus untuk melakukan validasi dan penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah pusat, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang sebesar 4,51 persen.

Jumlah warga yang masuk penduduk miskin ekstrem sebanyak 106.780. Jika dibagi 25, maka masing-masing desa rata-rata warga yang miskin ekstrem ada 4.200.

"Saya pikir jumlahnya tidak mungkin segitu. Karena tadinya para kepala desa juga bilang datanya kemungkinan tidak sesuai, memang ada. Tetapi tidak mungkin jumlahnya sebanyak itu," katanya.

Selain itu, Cellica mengaku, pemerintah akan memprioritaskan program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.

"Kita akan prioritaskan kepada 25 desa tersebut," katanya.

 Sekda Karawang Acep Jamhuri menerangkan, dengan dirilisnya data kemiskinan ekstrem termasuk di Karawang, tak melulu negatif. Selain oleh Pemkab Karawang, justru 25 desa itu bakal juga mendapat perhatian dari pemerintah provinsi hingga pusat.

"Kalau di Karawang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karawang di atas 70, di urutan 14 di Jawa Barat dan ini tinggi nilainya di atas 70," ujarnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang Budi Cahyono menyebut langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) soal rencana mensinkronkan data kemiskinan justru bagus.

"Justru bagus, ada tindak lanjut dari Pemda (Karawang)," ujarnya.

Budi menyebut data statistika memang disajikan sebagai pendukung pengambilan kebijakan. Namun BPS tak bermaksud melakukan intervensi.