Breaking News:

Pemda KBB Tak Kunjung Keluarkan Izin Trayek Angkot Menuju Kantor Pemerintahan, Organda Sampaikan Ini

Dua trayek angkutan umum yang sudah diusulkan Organda KBB ke Pemda KBB hingga saat ini tak kunjung beroperasi karena SK trayeknya tak kunjung turun

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Organda KBB saat audensi dengan DPRD KBB. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Dua trayek angkutan umum yang sudah diusulkan Organda Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Pemda KBB hingga saat ini tak kunjung beroperasi karena Surat Keterangan (SK) trayeknya hingga kini belum turun.

Dua trayek tersebut yakni Cimareme-Ngamprah (melewati kantor pemda), dan trayek Gunungbentang-Saguling-Cipongkor yang sudah diusulkan karena banyak aspirasi masyarakat yang meminta agar kedua rute itu ada akses bagi kendaraan umum.

Ketua Organda KBB Asep Dedi Setiawan, mengatakan, untuk saat ini masyarakat ingin cepat agar di dua trayek itu beroperasi supaya ada kendaraan umum karena nantinya, warga yang akan ke Pemda KBB menjadi mudah.

Baca juga: Siasati Tempat Wisata KBB Belum Boleh Buka, Pengusaha Ubah Tempat Rekreasi jadi Restoran

"Kemudian warga selatan juga bisa lebih murah jika ke pemda ada angkutan umum. Kalau sekarang warga selatan yang gak punya kendaraan kalau ke pemda sedikitnya butuh ongkos Rp 200 ribu lebih, kasian mereka," ujarnya saat audensi di Kantor DPRD KBB, Senin (13/9/2021).

Atas hal tersebut, pihaknya.meminta agar Pemda KBB segera mengeluarkan izin sejumlah trayek yang sudah lama diusulkan agar kedua trayek itu bisa segera beroperasi.

"Kami meyampaikan aspirasi ke Pemda KBB melalui Komisi III DPRD agar, sektor transportasi di KBB dibenahi. Mulai dari perizinan trayek, perpanjangan kendaraan, terminal, dan SK trayek baru," kata Asep.

Sekretaris Komisi III DPRD KBB, Phiter Tjuandys, mendesak Pemda KBB melalui bagian perizinan agar tidak terlalu lama dalam pengurusan izin trayek karena trayek yang diusulkan Organda sudah diajukan dari periode Bupati KBB pertama Abubakar.

"Kami mendukung aspirasi Organda, mengingat masyarakat harus terlayani sarana transportasi publik dan sesuai aturan pemerintah wajib menjamin itu," ucapnya.

Baca juga: The Lodge Maribaya KBB Bersama 20 Objek Wisata Lain di Jawa Mulai Diujicoba Buka Saat PPKM Level 3

Sementara Kabid Angkutan Dishub KBB, Eman Sulaeman mengatakan, daya dukung transportasi publik dari mulai infrastruktur jalan, rambu-rambu, PJU, terminal, adalah hal yang harus terintegrasi.

Saat ini, kata Eman, dari total 165 desa di KBB yang sudah terlayani angkutan umum baru sekitar 72 desa dengan 15 trayek aktif dari total 31 trayek lokal dan AKDP.

"Bicara transportasi tidak bisa sendiri, harus terintegrasi, aman, dan nyaman. Sehingga nantinya bisa muncul potensi-potensi baru yang bisa jadi penyumbang bagi PAD," kata Eman.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved