Was-was Dunia Usaha di Tengah Pandemi, Muncul Wacana Moratorium Pengajuan PKPU dan Kepailitan

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) menumpuk di lima pengadilan niaga yang ada di Indonesia.

Kondisi itu tidak lepas dari terganggunya perekonomian nasional diselama masa pandemi. Banyak perusahaan tidak bisa membayar utang sehingga kreditur mengajukan permohonan PKPU.

Dalam kurun waktu 2020-2021, jumlah permohonan PKPU dan kepailitan di Indonesia mencapai 1.298 kasus, dan berdampak pada potensi pemutusan hubungan kerja yang luas. 

Anggota Apindo, Eka Wahyu Kasih menerangkan, di tengah pandemi, seharusnya ada moratorium permohonan PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga karena di tengah kondisi pandemi, syarat pengajuan PKPU kepailitan di Pengadilan Niaga seperti yang diatur di Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terlalu mudah. Pengusaha menganggapnya itu tidak menguntungkan mereka.

Salah satu syarat permohonan PKPU di Undang-undang PKPU antara lain PKPU dan kepailitan bisa diajukan oleh dua kreditur.

"Kami juga mencermati soal batas piutang sebagai dasar pernohonan kepailitan dan PKPU tidak diatur batasan jumlah piutang yang jadi dasar permohonan kepailitan," kata Eka Wahyu Kasih, anggota Apindo dalam webinar Restrukturisasi Bisnis di Masa Pandemi, Quo Vadis UU KPKPU yang digelar Ika FH UNPAD.

Padahal di negara lain syarat PKPU dan kepailitan tidak semudah di Indonesia. Kemudian ada batasan nilai utang berapa yang bisa diajukan ke pengadilan.

Baca juga: 14 Alasan Perusahaan Bisa Memecat Karyawannya, dari Rugi sampai Pailit

Eka Wahyu Kasih menerangkan, di tengah situasi ekonomi yang menurun, dengan aturan PKPU dan kepailitan, seringkali permohonan PKPU diajukan berkali-kali.

Ia menyebut contoh kasus permohonan PKPU sempat ditolak Pengadilan Niaga, tapi di hari yang sama dan di pengadilan yang sama, PKPU dengan perkara yang sama diajukan kembali.

"PKPU berulang-ulang meski dimungkinkan, tapi di dunia usaha, kepercayaan jadi nomor 1. Kalau ada yang beritikad buruk terus mengajukan PKPU, investor bakal freeze karena takut terseret PKPU. Akibatnya, perusahaan sehat pun pasti akan jatuh sendiri. Karenanya, permohonan PKPU berulang harus dicarikan solusinya," ucap Eka Wahyu Kasih.

Dia menyinggung soal moratorium PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga selama pandemi Covid-19 terjadi.

"Moratorium kepailitan di masa pandemi diberlakukan di negara-negara seperti Austria, United Kingdom, Uni Emirat Arab, Jerman, Denmark, Irlandia, hingga Italia," katanya.

Bahkan, kata dia, Bank Dunia juga menyatakan moratorium PKPU dan kepailitan ke pengadilan di masa pandemi sudah diberlakukan di sejumlah negara.

"World Bank menyatakan bahwa kebijakan sementara moratorium di masa pandemi hal yang wajar dan tidak akan mempenagruhi penilaian kemudahaan berusaha atau menurunkan kepercayaan investor asing," katanya.

Karenanya, moratorium PKPU dan kepailitan di masa pandemi, bagi Apindo, sangat dibutuhkan. Setidaknya ada tujuh alasan yang melatar belakanginya.