Sabtu, 23 Mei 2026

Pandemi Covid19

Taiwan Mendesak PBB untuk Dilibatkan Secara Aktif dalam Pemulihan Akibat Pandemi Covid Secara Global

Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mendesak PBB melibatkan negaranya dalam upaya global menangani dampak pandemi Covid-19.

Tayang:
Editor: Adi Sasono
Dokumen TETO
Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mendesak PBB untuk melibatkan negaranya dalam upaya global mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

TRIBUNJABAR.ID - Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, menyerukan pada komunitas internasional agar melibatkan Taiwan dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia.

Melalui siaran pers yang dikirim Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO), Josep Wu menyebutkan Taiwan mempunyai pengalaman yang baik dalam mengatasi pandemi dan bisa dimanfaatkan komunitas internasional.

Wu menyebut dalam artikelnya, sudah lebih dari 200 juta warga dunia terdiagonis positif Covid-19 dan 4 juta di antara kehilangan nyawa.

Selain dampak kesehatan, Wu menyebut, pandemi ini juga mengganggu perekonomian global, memperburuk kemiskinan dan menghambat pendidikan.

"Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menanggung bebannya," kata Wu.

Di saat terpaan virus varian Delta yang sangat menular dan semua negara menanti solusi kuat dari PBB, Taiwan, kata Wu, menyatakan siap berkontribusi. "Sudah saatnya PBB menerima mitra yang berharga ini," kata Wu.

Wu menjelaskan, Taiwan juga menghadapi gelombang pandemi seperti negara-negara lain, tetapi mampu mengendalikannya dengan baik.

Dengan begitu, kata Wu, Taiwan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan negara mitra dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi.
"Kecepatan Taiwan dalam memenuhi kebutuhan rantai pasokan global, dan bantuan substantif yang terus diberikan kepada negara-negara mitra menunjukkan bahwa tidak ada alasan mengapa Taiwan tidak boleh dibiarkan memainkan peran konstruktif di PBB," kata Wu.

Namun, PBB dan organisasi - organisasi khususnya tetap menggunakan resolusi 2758 Majelis Umum PBB pada tahun 1971 sebagai dasar hukum untuk mengecualikan partisipasi Taiwan dan mengabaikan status quo di Selat Taiwan.

Hanya pemerintah yang dipilih oleh rakyat Taiwan melalui prosedur demokrasi yang dapat mewakili Taiwan di arena internasional.

Mengecualikan rakyat Taiwan dari PBB tidak hanya merusak cita-cita multilateralisme, kata Wu, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang diungkapkan oleh tujuan pendirian PBB, dan juga menghambat seluruh usaha kerja PBB.

Mengutip pidato pemilihan ulang Sekjen PBB Antonio Guterers, Juni 2021, Wu menyebut pandemi telah membuat negara-negara menyadari bahwa perlu berbagi suka dan duka satu sama lain; hanya dengan keterliabatan semua pihak, maka PBB dan semua negara di dunia baru akan mendapatkan hasil yang positif.

"Taiwan adalah kekuatan yang baik di dunia, dan sekarang adalah waktunya untuk menerima Taiwan dan biarkan Taiwan membantu," kata Wu.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved