DPRD Jabar Fokus pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi, menilai banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi Covid-19
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Tarsisius Sutomonaio
lihat foto
Abdul Hadi atau kerap di panggil Gus Ahad itu menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan seperti diantaranya berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat, ia pun menilai akan berefek kepada kesehahteraan guru di Jawa Barat.
“Kami apresiasi Dinas Pendidikan mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di Jawa Barat, yang berhasil di perjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat tentu ini meningkat dari yang di harapkan semoga ini berefek kepada kesejahteraan guru di jawa barat karena ini energi positif bagi dunia pendidikan," katanya.
Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai sudah membaik dan iapun melalui Komidi V akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.
Baca juga: UPDATE COVID-19 Kota Bandung: Kasus Melandai, Yana Berterima Kasih kepada Tenaga Kesehatan
“Lalu KCD di Jawa Barat alhamdulillah desentralisasi nya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu KCD mengelola 150 sekolah," lanjutnya.
Ia menyambut baik bantuan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) diintegrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.
“Karena banyak kasus anak-anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri, tetapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik," ucapnya.
Ia mengapresiasi Dinas Pendidikan Jawa Barat soal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan mengitegrasikan anak-anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya diintegrasikan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.
