DPRD Jabar Fokus pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menggelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS ) bersama dengan mitra kerja.

Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi, menilai banyak refocusing anggaran yang membahas mengenai penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu sangat penting mengingat masyarakat sudah banyak terbebani dengan adanya pandemi tersebut secara ekonomi.

"Banyak yang harus diperhatikan dan diprioritaskan selama penanganan pandemi ini," kata Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu, (18/8/2021).

Anggota lain Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yosa Oktora Santono, menyoroti Dinas Komunikasi Dan Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jawa Barat soal progres untuk wifi publik gratis agar lebih banyak lagi.

Kemudian untuk command center, kalau memang krusial  tentu dewan harus mendorong untuk dibahas lebih lanjuy di Badan Anggaran (banggar). "Intinya, kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar," sebut Yosa.

Baca juga: Jawa Barat Termasuk? Ini Daftar 10 Provinsi di Indonesia dengan Kasus Covid Varian Delta Tertinggi

Persoalan lain, lanjut Yosa, dari Disdukcapil, lebih besar gaji pegawai daripada programnya. Ini perlu dibahas lebih mendalam.

"Secara keseluruhan usulan anggaran tidak masalah, tetapi harus memiliki program prioritas," katanya.

Ruhiyat Nugraha fokus pada persoalan kearsipan yang dinilainya masih sangat lemah. Misalnya, arsip-arsip masih ada yang disimpan sembarangan. 

Sepuluh tahun pertama masih tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala kearsipan.

"Termasuk tanah pun banyak yang berceceran karena kearsipannya lemah. Secara keseluruhan saya titip agar program di tengah pandemi ini memprioritaskan pada kegiatan sosial akibat dari dampak pandemi. Ngeri sekali dampak pandemi ini, pedagang kecil, UMKM dan sebagainya. Kebijakan fiskal juga sangat penting, harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskalnya juga dapat meningkat," kata Ruhiyat.

Rafael Situmorang menyoroti banyaknya warga Jawa Barat yang meninggal saat isolasi mandiri (Isoman). Hal itu karena minimnya pendataan secara akurat. Selain itu, tidak adanya tindak lanjut setelah pemdataan warga yang isoman.

Baca juga: Jajaran Polres Purwakarta Beri Sembako Serta Vitamin kepada Anggota yang Sedang Isolasi Mandiri

"Harus ada follow up dengan Dinkes dan lembaga lainnya. Karena tidak ada datanya yang difollowup, hanya sebatas data saja. Harus serius dalam penganggaran, kita ini anggarannya dari pajak. Ada sisi terkoreksi oleh Covid-19 masalah ekonomi misalnya," kata Rafael.

Di tempat lain, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengapresiasi paparan dari  Rancangan KUA-PPAS Dinas Pendidikan Jabar guna meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Abdul Hadi atau kerap di panggil Gus Ahad itu menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa terobosan seperti diantaranya berhasil memperjuangkan 17 ribu formasi lebih guru P3K khususnya di Jawa Barat, ia pun menilai akan berefek kepada kesehahteraan guru di Jawa Barat.

“Kami apresiasi Dinas Pendidikan mempunyai konsep untuk perubahan pendidikan di Jawa Barat, yang berhasil di perjuangkan 17 ribu lebih formasi guru untuk P3K di Jawa Barat tentu ini meningkat dari yang di harapkan semoga ini berefek kepada kesejahteraan guru di jawa barat karena ini energi positif bagi dunia pendidikan," katanya.

Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai sudah membaik dan iapun melalui Komidi V akan merekomendasikan untuk menambah kembali Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di Jawa Barat karena dinilai masih belum ideal.

Baca juga: UPDATE COVID-19 Kota Bandung: Kasus Melandai, Yana Berterima Kasih kepada Tenaga Kesehatan

“Lalu KCD di Jawa Barat alhamdulillah desentralisasi nya semakin bagus, kami merekomendasikan untuk menambah jumlah KCD di jawa barat karena ideal nya satu KCD mengelola 150 sekolah," lanjutnya.

Ia menyambut baik bantuan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) diintegrasikan dengan pelayanan bagi siswa yang miskin agar sekolah sekolah swasta akan tetap mendapatkan bantuan dengan persyaratan ada subsidi bagi siswa miskin.

“Karena banyak kasus anak-anak yang kurang mampu yang tidak masuk negeri, tetapi tidak mampu juga untuk bersekolah di sekolah swasta karena terkendala biaya, ini sebuah solusi yang baik," ucapnya.

Ia mengapresiasi Dinas Pendidikan Jawa Barat soal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan mengitegrasikan anak-anak yang biasa di pesantren yang selama ini tidak tercatat sebagai capaian pendidikan ketika mereka lulus itu supaya diintegrasikan dengan pusat dengan kegiatan PKBM.