Sering Dituduh Warga Soal Bansos, Para Kepala Desa di Majalengka Protes ke Dinas Sosial

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA- Bantuan sosial ( bansos ) yang digulirkan pemerintah pusat untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 tampaknya tak berjalan mulus di lapangan.

Banyak data penerima bansos yang datang dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak tepat sasaran.

Di Majalengka, kondisi seperti itu membuat perwakilan kepala desa atau kuwu mendatangi Kantor Dinas Sosial Majalengka, Kamis (5/8/2021).

Di sana, mereka memaparkan permalasahan yang ada di desa masing-masing.

Kebanyakan dari mereka mengeluhkan, banyak warga yang sejatinya sudah tidak layak mendapatkan bantuan, justru terus menerima.

"Kami mewakili para kuwu dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, intinya prihatin dengan suasana di desa masing-masing dalam kondisi pendistribusian bantuan yang malah tambah carut-marut."

Baca juga: Pedagang Sebut Memang Butuh Bansos, Tapi Lebih Utama Ingin Objek Wisata Segera Dibuka Biar Ramai

"Siapa sih yang tidak geram ketika orang yang haus, kehabisan air justru tidak diberi minum. Justru yang kembung, banyak air diberi minum terus, itu perumpamaannya," ujar Kepala Desa Panjalin Kidul, Dudung Abdulah Yasin, saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Majalengka, Kamis (5/8/2021).

Ia mengakui, kondisi seperti itu, membuatnya sering mendapatkan fitnahan atau tuduhan dari masyarakatnya.

Masyarakat menganggap, ada permainan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

"Nyatanya kami tidak. Selama ini data yang kami kasih ke pusat tidak dipakai. Yang dipakai yang itu lagi, itu lagi (lama). Selama ini juga, seluruh bantuan baik BPNT, PKH, dan bantuan lainnya pun sama bermasalah," ucapnya.

Karena itu, pria yang juga sebagai Ketua I Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Majalengka itu menginginkan ada tindakan yang nyata dari pemerintah Kabupaten Majalengka.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pemkot Bandung Kaji Pemberian Bansos Tahap Dua dan Keringanan Pajak

Para Kuwu se-Majalengka siap mendukung sepenuhnya agar Kabupaten Majalengka dengan kepala daerahnya untuk menjadi pelopor pembaharuan pola penyaluran bansos yang tepat sasaran dengan penuh transparansi obyektif dan adil.

Nantinya bisa menjadi acuan untuk penyaluran bansos di kabupaten-kabupaten lainnya di Jabar bahkan nasional.

"Kami membela masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan bantuan. Ingat, saya kira ini merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya kami para kuwu. Semua elemen sehingga penyaluran bantuan lebih kondusif, lebih tenteram dan tidak dicurigai oleh masyarakat," katanya.