PPKM Diperpanjang
Presiden Perpanjang PPKM Sampai 9 Agustus, Ini Respons Pemkot Bandung, Ada Aturan yang Diperlonggar
Bagaimana respons Pemkot Bandung setelah pemerintah pusat memutuskan PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus.
Jika sebelumnya BOR mencapai 96 persen, kemarin sudah 60 persen sehingga bisa dilakukan relaksasi di beberapa sektor.
"Diupayakan ada relaksasi, karena selama PPKM diberlakukan, yang paling terdampak adalah sektor ekonomi," ujar Ema.
Ema mengatakan, pihaknya sudah rapat dengan Persatuan Hotel Restoran (PHRI), Asosiasi Kafe dan Restoran, Asosiasi Pengusaha Ritel dan Toko Modern, dan Asosiasi Pengelolaan Toko dan Pusat Belanja Modern.
Menurut Ema Sumarna, para pengusaha meminta untuk ada relaksasi setidaknya 25 persen dan siap menjaga prokes, bahkan jika perlu, pengunjung diwajibkan memperlihatkan sertifikat vaksin.
"Kalau untuk kebijakan, kita tentu harus inline dengan kebijakan Pusat. Namun harus menanggapi aspirasi warga, makanya akan rapat evaluasi PPKM," ujar Ema.
Disinggung mengenai level di Kota Bandung, Ema mengatakan itu sangat bergantung evaluator.
"Kan, bukan kami yang mengevaluasi. Jadi hanya bisa menunggu hasil evaluasi," ujarnya.
Khusus untuk pembatasan jalan, Ema mengatakan dengan pembatasan jalan di beberapa titik di Kota Bandung, sudah ada penurunan kerumunan.
Bahkan sekarang Kota Bandung sudah tidak melakukan penyekatan lagi.
"Khusus di ring 1 dan 2 saya melihat tidak ada lagi yang namanya kerumuman. Tapi di ring 3, itu kan perbatasan, jadi kami tidak bisa melakukan kebijakan sepihak. Harus ada koordinasi dengan kabupaten kota lain," ujarnya.
Ema berharap jangan sampai ada kondisi yang tidak terkendali pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat kewilayahan, agar tetap memberikan edukasi dan pengawasan ketat terhadap kegiatan masyarakat.
Gas dan Rem
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tak bisa menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat dengan durasi terlalu panjang. Ia lantas menyinggung istilah gas dan rem.
Menurut Jokowi, pemerintah harus memikirkan masalah kesehatan dan perekonomian saat membuat kebijakan penanganan pandemi Covid-19.
"Untuk itu gas dan rem harus dilakukan dinamis sesuai perkembangan Covid-19 di hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan sama (pembatasan) dalam durasi panjang," kata Jokowi.