Hari Terakhir PPKM, Wakil Ketua DPRD Jabar: Jangan Tergesa-gesa Beri Kelonggaran untuk Pariwisata
"Harus dipertimbangkan beberapa aspeknya dalam memberikan kelonggaran aktivitas pariwisata. Jika sudah terjadi penurunan kasus Covid-19
Penulis: Kiki Andriana | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana
TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas sektor pariwisata.
Permintaan itu menyusul hari terakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa Barat, Senin (02/08/2021).
"Saat ini, upaya evaluasi terus dilakukan, dan teman-teman Disparbud pun terus melihat perkembangannya. Jangan sampai ada pelonggaran yang kembali menimbulkan masalah, yakni penularan Covid-19," kata Ineu Purwadewi, ditemui TribunJabar.id di Gor Tadjimalela, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (2/8/2021).
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kedisiplinan menaati peraturan pemerintah memang harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19
"Prokes tetap menjadi hal utama yang harus dilakukan. Jadi, saya berharap Pemprov Jabar tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata," ujar Ineu Purwadewi.
Baca juga: Ancaman PHK Massal Hantui Pekerja Sektor Pariwisata di Indramayu, Pengelola Tak Sanggup Menggaji
Ineu menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan untuk dilakukan pelonggaran secara bertahap.
Namun, kata Ineu, lebih baik membuat persiapan dulu dari tingkat terbawah sehingga dapat meminimalisasi penularan Covid-19.
"Jadi, ketika nanti sektor pariwisata kembali beroperasi, setidaknya kedisiplinan prokes sudah bisa dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata maupun oleh wisatawan," ujarnya.
"Harus dipertimbangkan beberapa aspeknya dalam memberikan kelonggaran aktivitas pariwisata. Jika sudah terjadi penurunan kasus Covid-19, harus terus dijaga agar kasusnya terus menurun," kata dia.