25 Juli Akhir PPKM Level 4 Tapi Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, PPKM Diperpanjang?

"Pemerintah ingin menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai prokes membahayakan keselamatan rakyat serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas," ujar Mahfud, dalam konferensi pers 'Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Masa Pandemi', yang disiarkan lewat Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (24/7/2021).

Ironisnya, unjuk rasa itu dilakukan saat kasus harian Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Data dari BNPB, kasus harian Covid-19 di Indonesia pada pukul 12.00 Sabtu (24/7/2021) mencapai 45.416 kasus.

Sehingga, tindakan tegas dari pemerintah perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

Demi prinsip yang nomor 1 tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu mohon dukungannya, penegakan hukum itu menjadi kunci," jelas dia.

Oleh karena itu, Mahfud juga meminta masyarakat untuk tetap tenang, menjaga ketertiban dan keamanan selagi pemerintah berupaya menghadapi pandemi Covid-19 dengan merangkul semua pihak.

Sebab menurutnya, Covid-19 merupakan musuh politik, dimana semua pihak harus bersatu dalam menghadapinya tanpa mengkotak-kotakkan politik.

"Kepada seluruh masyarakat diharapkan tetap tenang dan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing," katanya.

Kata Mahfud MD, pemerintah akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 tanpa kotak-kotak politik.

"Covid itu adalah politik yang dihadapi dalam kesatuan politik. Kalau dianggap itu musuh seperti politik, yang akan menghancurkannya itu, semua kekuatan di dalam negeri bersatu beda partai, beda aliran, bega agama, beda suku bersatu hadapi Covid karena itu membahayakan kita bersama," pungkasnya.