PA GMNI Sebut PPKM Darurat Diperpanjang Sukses jika Pedagang Kecil Diberi Bantuan
Presedium Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, Dewek Sapta Anugerah menyebut pemerintah harus maksimal beri bantuan.
Penulis: Dian Herdiansyah | Editor: Mega Nugraha
lihat foto
"Iya sudah 2 per 3 pasti," katanya.
Ia menyebut, presiden memahami banyak warga yang keberatan ihwal PPKM Darurat diperpanjang, yang semula berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Namun, meski banyak warga yang keberatan, pemerintah juga tidak tinggal diam.Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan seperti bantuan sosial atau bansos.
"Kemudian penyaluran Bansos yang dipercepat dan perbanyak, sebentar lagi digulirkan bantuan berupa beras untuk mereka-mereka yang terdampak ini di samping bansos-bansos yang sudah ada dan TNI Polri yang bertanggung jawab mendistribusikan ini," katanya.
Ia juga mengakui bahwa bansos yang disalurkan pemerintah tidak mungkin menanggung semua warga yang ikut terdampak. Menurutnya, presiden juga meminta Menteri Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.
"Kemudian yang penting dan paling-paling penting patuhi Prokes dan itu tanggung jawab masyarakat. Pemerintah engga akan berdaya kalau masyarakat tidak sadar, tidak memahami betapa super-super strategisnya Prokes," pungkasnya.
PPKM Darurat Diperpanjang Sudah Paling Benar
Rencana pemerintah soal PPKM Darurat diperpanjang 6 minggu sudah jadi cara paling benar. Hal itu dikatakan Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman.
"Ya menurut saya harus diperpanjang. Bukan pertanyaan apakah harus diperpanjang atau tidak, sudah jelas PPKM Darurat harus diperpanjang," kata Dicky Budiman dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/4/2021).
PPKM Darurat berlaku dari 3 hingga 20 Juli sebagai reaksi atas lonjakan kasus Covid-19. Menurut Dicky Budiman, PPKM Darurat itu idealnya lebih dari dua pekan.
“Selain belum berdampak signifikan juga jadi tangggung nanti. Ini sayang banget kita sudah ada upaya nih, walaupun kan belum optimal, harusnya menurut saya yang ideal nih enam mingguan melakukan ini,” ucap dia.
Dicky pun menyarankan, sebaiknya PPKM darurat ini tidak hanya diberlakukan di Jawa dan Bali saja. Akan tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk mencegah potensi kenaikan kasus berikutnya di luar Jawa-Bali.
"Kita jangan mengulang kesalahan yang sama. Atau setidaknya mulai dilakukan di Sumatera dan Kalimantan," tegasnya.
