DPRD Kota Sukabumi Katakan Butuh Keberanian Wali Kota dalam Tangani Kasus Covid-19

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kota Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi  merekomendasi 11 poin pasca-laporan jawaban APBD 2020, Rabu (14/7/2021).

Satu di antaranya mengenai pengoptimalan dana untuk penanganan Covid-19.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo, mengatakan, saat pembahasan dengan Dinas Kesehatan dan RSUD R Syamsudin SH, anggota dewan mempertanyakan kesiapan dari Dinkes Sukabumi menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Sukabumi.

Ternyata yang menjadi kendala yakni tempat dan tenaga medis yang terbatas.

"Saya mengusulkan untuk memfungsikan kembali bangunan korpri yang berada di belakang RSUD Syamsudin. Itu bisa dijadikan tempat penanganan sementara pasien Covid-19," katanya.

Kata Faisal, untuk tenaga kesehatan, pemkot bisa memperdayakan lulusan sekolah kesehatan yang ada atau tengah menimba ilmu kesehatan di Kota Sukabumi.

Seperti di Stikes, Ummi dan Yakesbi.

Tenaga mereka bisa diperbantukan dalam bentuk sukarela.

"Di sini kan banyak lulusan kesehatan, mereka bisa menjadi tenaga sukarela," ucapnya.

Untuk masalah insentifnya, kata Faisal, kalau pemkot tidak memiliki uang, bisa menjadi piutang negara.

Kalau memang tidak ada juga, polisiti PAN itu menyarankan merelokasi anggaran dari perjalanan dinas di OPD termasuk DPRD Kota Sukabumi.

"Banyak yang tidak kepakai apalagi kondisi PPKM darurat. Anggaran perjalanan dinas semua OPD dan DPRD yang tidak digunakan selama pandemi untuk pembiayaan tersebut," ucapnya.

Di sini, lanjut Faisal, butuh keberanian dari Wali Kota Sukabumi mengambil alih untuk tindakan yang darurat ini. 

"Ini kan force majeure, kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa. Wali Kota bisa mempertimbangkannya untuk melakukan langkah-langkah tersebut," ucapnya. (*)