Breaking News:

PPKM Darurat

Apindo Terima Banyak Keluhan dari Pengusaha Karena Penerapan PPKM Darurat Dinilai Ruwet dan Ambigu

Dalam masa PPKM Darurat yang berjalan sejak 3 Juli 2021 ini, Apindo mengakui menerima banyak keluhan dari para anggotanya di berbagai daerah.

TRIBUNJABAR.ID/M RIZAL JALALUDIN
ILUSTRASI Sidak ke PT Yongjin di Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (8/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Adanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dikeluhkan oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat. 

Dalam masa PPKM Darurat yang berjalan sejak 3 Juli 2021 ini, Apindo mengakui menerima banyak keluhan dari para anggotanya di berbagai daerah.

Keluhan ini terjadi karena adanya penerapan PPKM Darurat dengan perbedaan persepsi tajam di lapangan.

Baca juga: Ketua DPRD Temukan Banyak Pelanggaran di Pabrik dengan 5.000 Karyawan, Sidang Dilakukan Besok

Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik memberikan contoh, yaitu adanya aturan penerapan 50% operasional di perusahaan esensial.

"50% karyawan yang harusnya masuk ini terkena penyekatan dan tidak bisa menembus sekat tersebut, sehingga terpaksa balik kanan, " ujar Ning, Jumat (9/7/2021).

Dalam masa PPKM Darurat berbagai ruas jalan di beberapa titik memang ditutup. 

Hal ini membuat pengendara harus memutar arah lain untuk menemukan jalan menuju lokasi yang dituju. 

Padahal kata Ning, karyawan tersebut sangat dibutuhkan kehadirannya di kantor.

"Hal ini terjadi di beberapa tempat, misalnya di Depok dan Bogor. Jadi apa syarat mereka boleh melintasi sekat tersebut? Ini jadi ruwet, karena tidak diatur dengan jelas," ucapnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved