Breaking News:

Usulan Uu yang Minta Jabar Lockdown Ditolak, Gubernur Jabar Pastikan tidak Berlakukan PSBB

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan bahwa tidak akan memberlakukan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Mega Nugraha
istimewa
Gubernur Jabar Ridwan Kamil 2 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan bahwa tidak akan memberlakukan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Jabar.

Ridwan Kamil mengatakan kewenangan pemberlakuan PSBB ada di tangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sebab, katanya, PSBB hanya bisa efektif dilakukan jika dilakukan oleh lebih dari satu provinsi. Penegasan itu sekaligus menolak usulan wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum yang mengaku akan mengusulkan pemberlakuan lockdown untuk mencegah penularan virus korona.

Baca juga: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Akan Usulkan Lockdown ke Ridwan Kamil karena Kasus Covid-19 Terus Naik

"Kita tidak ada wacana lockdown atau PSBB karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Mengingat kalau hanya dilakukan di satu wilayah, tapi wilayah lainnya tidak melakukan, itu sama saja tidak efektif. Jadi kita ikuti arahan pemerintah, fokus pada PPKM Mikro," kata Ridwan Kamil di Kantor DPRD Jabar, Senin (28/6).

Melalui PPKM Mikro, lockdown hanya dilakukan di tingkat RT, RW, atau desa dan kecamatan. Tidak sampai diberlakukan di satu kota atau kabupaten.

"Jadi gini ya, kalau hanya Jawa Barat melakukan PSBB, DKI tidak, Banten tidak, Jawa Tengah tidak, itu tidak akan efektif. Maka PPDB itu harus kewenangan pusat karena melintasi provinsi-provinsi. 2020 mengajarkan kalau PSBB-nya hanya satu daerah, daerah lain tidak, sama aja bohong," katanya.

Semua opsi pembatasan kegiatan masyarakat, katanya, tengah diperhatikan, termasuk masukan dari semua pihak mengenai PSBB ini.

"Urusan lockdown, PSBB, kewenangannya itu adalah kewenangan pusat. Di Jawa Barat memberikan indikator-indikator. Kalau sudah diputuskan pusat, baru kita amankan," katanya.

Syarat PSBB pun, katanya, tidaklah mudah, salah satunya adalah logistik kebutuhan harian harus diberikan kepada mereka yang betul-betul tidak bisa bekerja atau mendapat penghasilan akibat PSBB.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jabar mengatakan pihaknya masih menunggu hasil riset mengenai penyebaran varian baru Covid-19 yang menyebabkan lonjakan kasus.

Baca juga: INILAH 20 Syarat Melakukan Perjalanan Darat di Masa PPKM Mikro 1-14 Juni di 34 Provinsi

"Kami menduga virus ini dengan varian baru sudah hadir di berbagai tempat karena tingkat pemburukan itu lebih cepat dibanding sebelumnya. Prokes terus, tidak ada solusi lagi. Prokes untuk orang sehat, jangan diabaikan, naikan kedisiplinan. Karena kedisiplinan lagi turun," tuturnya.

Ridwan Kamil mengatakan kasus penyebaran Covid-19 pada usia anak pun meningkat. Juga tercermin dari informasi pribadi yang diterima Gubernur, bahwa sepertiga laporan adalah curhatan tentang anak-anak yang terjangkit Covid-19.

"Kesimpulannya kasus anak-anak di Jabar naik, tapi jumlahnya sedang kami teliti, supaya kami sampaikan secara transparan kepada publik," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved