Survei IPRC Terkini, Mayoritas Warga Jabar Toleran Meski ada Minoritas Setuju Radikalisme

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hasil survei Indonesia Political Research Consulting (IPRC) menyebut bahwa Jabar merupakan daerah yang warganya toleran. 

Survei IPRC itu sekaligus membantah survei Setara Institute pada 2019 yang menyebut bahwa Jabar daerah paling intoleran dalam 12 tahun terahir.

"Tapi dari survei terbaru kami pada 20-30 April, menunjukan bahwa secara umum masyarakat Jabar punya toleransi memadai," kata Direktur Operasional dan Data Strageis IPRC, Idil Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun pada Rabu (9/6/2021.

Hasil survei IPRC, Toleransi dan Radikalisme di Jabar, Temuan di Sembilan Kabupaten dan Kota se Jabar disampaikan di Jalan Dr Djunjunan Bandung, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Titiek Soeharto: Kalau Masih Hidup, Soeharto Pasti Sedih Lihat Utang Indonesia yang Ribuan Triliun

Hal paling prinsip musalnya, 71 persen responden mengajarkan untuk tidak menghina agama lain, 71 persen setuju hidup berdampingan antar agama lain.

Dalam aspek hubungan keagamaan, tingkat toleransi warga terhadap penyelenggaran ibadah dan pembangunan rumah ibadah agama lain relatif tinggi.

"Tapi memang untuk aspek lain yang lebih personal seperti ucapan selamat pada perayaan agama lain, membantu membangun tempat ibadah agama lain dan menghadari acara agama lain hingga menyumbang dana untuk kegiatan agama lain cenderung rendah," kata Idil Akbar.

Baca juga: Anjlok Setelah Lebaran, Harga Cabai di Tingkat Petani di Ciamis Masih Terpuruk

Survei juga menyebut 55,8 persen responden setuju setiap orang punya hak untuk beribadah sehingga pendirian rumah ibadah apapun tidak noleh dilarang. Sebagian kecil setuju dan menjawab tidak tahu.

Termasuk 70,7 persen responden setuju bahwa setiap orang punya hak untuk beribadah sehingga acara keagamaan apapun di lingkungannya tidak boleh dilarang.

Lalu untuk soal relasi dialog dan musyawarah, jual beli dengan pemeluk agama laiin, hasilnya, di atas 69 persen bersedia berdialog atau musyawarah bahkan terlibat jual beli dengan pemeluk agama lain.

66.4 persen responden juga tidak menolak jika tinggal bersama seperti bertetangga bahkan memberi bantuan kepada penganut agama lain dalam satu lingkungan.

Baca juga: Yuk Puasa Senin Kamis, Ini Bacaan Niatnya Lengkap dalam Bahasa Arab dan Latin, serta Keutamaannya

Bahkan, survei menyasar soal persepsi responden soal Jamaah Ahmadiyah, Jamaah Syiah, Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), 72 persen responden menyebut tidak tahu soal organisasi tersebut.

Untuk urusan pemimpin kepala daerah bupati atau walikota hingga presiden, survei IPRC menyebut rata-rata di atas 50 persen responden keberatan jika pemimpin berasal dari agama lain.

Namun, untuk prinsip dasar bernegara, mayoritas warga menyatakan demokrasi bisa diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Islam.

72 persen responden tidak setuju demokrasi bertentangan dengan Islam. Sisanya, 7.3 persen menjawab tidak tahu, 10,1 persen menjawab setuju dan 10,6 persen tidak tahu.