Breaking News:

BPKP Jawa Barat: Penyaluran Anggaran Covid-19 di Pangandaran Lambat, Tertahan di Tahap Dua

"Salah satu yang menghambatnya yaitu, kepala desa belum membuat pelaporan," ujar Kepala perwakilan BPKP Jawa Barat, Mulyana.

Tribun Jabar/Padna
Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Mulyana, di sebuah hotel di pantai barat Pangandaran, Selasa (8/6/2021). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Jawa Barat menyebut penyaluran alokasi anggaran Covid-19 tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran belum optimal.

Kepala perwakilan BPKP Jawa Barat, Mulyana, menyatakan belum optimalnya alokasi anggaran Covid-19 itu sesuai dengan penjelasan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).

"Penyerapan anggaran itu seharusnya kalau bulan sekarang ini sudah bisa di tahap kelima, tapi ini baru tahap kedua," kata Mulyana seusai workshop evaluasi penyaluran dan penggunaan dana Desa dalam penanganan Covid-19 di sebuah hotel di Pangandaran, Selasa (8/6/2021).

"Salah satu yang menghambatnya yaitu, kepala desa belum membuat pelaporan," ujar Mulyana. Menurutnya, pencairan tahap ketiga bisa dilakukan setelah pencairan tahap satu dan dua tersebut harus sudah dilaksanakan dan dilaporkan.

Menurutnya, pada Juni ini, alokasi anggaran Covid-19 seharusnya sudah bisa pencairan tahap kelima. "Ini kan hanya terkendala di administrasi, padahal kami sudah menyediakan sistemnya," katanya.

Baca juga: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Ciamis Meningkat Tajam, Sekolah Tatap Muka Ditinjau Lagi

"Kalau digunakan secara baik dan tepat waktu, ini akan bisa teratasi. Karena sebenarnya, hanya kendala administrasi," kata Mulyana.

Ia berharap, dengan adanya sosialisasi, para kepala desa bisa segera melengkapi bukti-bukti, melaporkan, dan segera bisa mengajukan pencairan tahap 3, 4, dan 5.

Langkah selanjutnya, BPKP Jawa Barat akan melakukan pemantauan bersama-sama dengan inspektorat.

"Termasuk juga kami tadi sudah nagih, karena di tahun lalu kan sudah dilakukan workshop evaluasi di tahun 2020," ucap Mulyana.

"Salah satu janji yang ingin dilaksanakan adalah segera dilakukan bimbingan teknis supaya pelaksanaan pengelolaan uang di desa itu bisa lebih efesien dan efektif."

Baca juga: Bandung Barat Kembali Jadi Zona Merah Penyebaran Covid-19, Sempat Masuk Zona Oranye

Ia menambahkan, total anggaran di Kabupaten Pangandaran sekitar Rp 90,9 miliar untuk 93 desa. "Jadi, kalau dirata-rata  hampir Rp 1 miliar per desa per tahun," kata Mulyana.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, mengatakan kegiatan workshop evaluasi mengenai penyaluran dan penggunaan dana Covid-19 dengan para kepala desa memang harus dilaksanakan.

"Karena saya kira dulu terbius semua, serba takut, keragu-raguan ketika menyoal BLT Desa dan semuanya," ujarnya. 

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved