Jantung Pemerintah Jabar Diserang Covid-19, Komisi V DPRD Jabar Minta Ada Kadinkes Definitif
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, mengatakan, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Jabar hingga kini masih belum maksimal.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Seli Andina Miranti
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) menyoroti munculnya kembali klaster penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor Pemerintahan Provinsi Jabar, Gedung Sate. Seperti diketahui, sebanyak 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut terpapar Covid-19 seusai melakukan perjalanan dinas luar kota.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, mengatakan, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemprov Jabar hingga kini masih belum maksimal.
Hal tersebut lantaran tidak adanya Kepala Dinas Kesehatan Jabar definitif, sehingga kebijakan yang diambil masih tumpang-tindih.
Adapun setelah Berli Hamdani dirotasi dari tugasnya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jabar tahun lalu, saat ini posisinya diduduki oleh Dewi Sartika sebagai Pelaksana Tugas Kadinkes Jabar, yang juga merupakan Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar.
"Kalau saya melihatnya masih belum maksimal, terutama tidak memiliki kepala dinas kesehatan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/6/2021).
Menurutnya, pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 di Jabar yang sudah dilakukan masih menemui hambatan. Dia pun mendesak agar Pemprov Jabar segera menunjuk orang yang kompeten di bidangnya.
"Tapi beda dengan ahli dalam kesehatan yang langsung dapat mengambil keputusan harus berbuat apa. Kami Komisi V mendorong Pemprov untuk lebih cepat penanganan Covid-19 yang komprehensif dan lebih tepat," tuturnya.
Baca juga: Gedung Sate Ditutup setelah 32 Pegawai Positif Covid, DPRD Jabar Gelar Swab Test Antigen Masif
Baca juga: 32 Pegawai Gedung Sate Positif Covid-19, Satgas Lakukan Tracing, Keluarga & Rekan Kerja Jadi Sasaran