Data BPJS Kesehatan Bocor
Viral di Media Sosial Data 279 Juta Warga Indonesia di BPJS Kesehatan BOCOR dan Dijual Secara Online
Dedy menegaskan, pihak Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau pemblokiran terhadap situs tersebut.
lihat foto
"Data yang dijual tak hanya dari Indonesia, ada data dari luar negeri yang dijual oleh akun tersebut," imbuh Dedy.
Dedy menambahkan, berdasarkan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain.
Ada Unsur dari Sisi SDM yang Sebabkan Bocornya Data BPJS Kesehatan
Diberitakan sebelumnya, Kepala Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, angkat bicara soal dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Menurut ahli siber, Ardi Sutedja, kebocoran ini telah dimulai sejak lama karena tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat.
Ardi juga meyakini ada unsur orang dalam atau unsur dari sisi SDM.
Sebab, tidak mungkin ada orang yang bisa menerobos suatu sistem keamanan jaringan komputer, atau server terbesar tanpa ada faktor manusia.
"Melihat celah-celah yang ada di dalam sistem, di sistem komputer mereka, lembaga yang diretas, dilihat kelemahannya. Tapi pasti ada juga unsur orang dalam, artinya unsur di sisi SDM-nya."
"Itu yang biasanya dicari. Enggak mungkin lantas orang bisa menerobos suatu sistem keamanan jaringan komputer atau server terbesar, tanpa ada faktor manusia," kata Ardi dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (21/5/2021).
Ardi mengungkapkan, BPJS bukan merupakan lembaga kecil.
Sehingga, BPJS pasti telah menanamkan investasi di bidang teknologi dengan cukup besar.
"Ini juga bukan merupakan lembaga kecil, mereka pasti sudah menanamkan investasi di bidang teknologi dengan cukup besar," sambungnya.
Untuk itu, perlu adanya penelusuran terkait kelemahan yang ada dalam sistem pengamanan datanya.
"Kalau sudah lakukan hal semua ini, jadi apa yang menjadi kelemahan di dalam suatu sistem pengamanan di data mereka."
"Ini yang harus ditelusuri, apakah ini benar BPJS atau bukan, kan kita enggak tahu. Yang jelas kan data sudah bocor," pungkas Ardi.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fandi Permana)
