DPC PKB Kota Bandung Tegaskan Keloyalannya kepada Muhaimin Iskandar, Fokus Laksanakan Program

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memilih tetap setia kepada Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai politik yang didirikan pada 23 Juli 1998 tersebut.

Sikap setia itu didengungkan di tengah isu rencana muktamar luar biasa (MLB).

"Insyaallah seluruh pengurus dan kader DPC PKB Kota Bandung akan loyal dan fatsun di bawah arahan Gus Ami (panggilan Muhaimin Iskandar) sebagai ketua umum. Kami tidak terlalu mempedulikan berbagai isu yang tengah santer saat ini kepada kami (PKB). Saat ini kami sedang fokus membesarkan partai dan membangun beberapa program aksi melayani rakyat dan peduli umat," ujar Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin Affandi, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, dengan berbagai isu yang menerpa kepada PKB, justru semakin memperkokoh persatuan seluruh pengurus dan kader PKB. Baik di tingkat DPP, DPW, DPC, hingga DPAC dan ranting.

Terlebih pihaknya mengaku, tengah mempersiapkan diri untuk mematangkan upaya pemenangan PKB di Pemilu 2024 mendatang. 

Baca juga: PKB Ciamis Tetap Solid Dukung Kepemimpinan Cak Imin, Sempat Ada Riak Setelah Muscab Serentak

Baca juga: Ikatan Cinta Pecahkan Rekor Audiensi Saat Ramadan Pertama, Selasa 13 Maret, di Atas 50 Persen

Baca juga: Kakinya Diamputasi, Ustaz Tajudin di Cikakak Sukabumi Tetap Semangat Mengajar Ngaji, Batin Bahagia

"Konsisten bekerja untuk rakyat, baik para kader yang duduk di kursi parlemen, maupun para kader yang berada dalam stuktur kepartaian melalui berbagai program nyata kepada masyarakat. Hal ini  yang jauh lebih penting," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah kader PKB di tingkat DPC menginginkan terselenggaranya MLB. Hal ini ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto, Andi Mappanturu, mengaku, merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum.

Sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.