Breaking News:

AHY Dalam Masalah Lagi, Demokrat Kubu Moeldoko Gugat, Minta Ganti Rugi Rp 100 M untuk Bayar Kader

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yuhoyono  (AHY) kembali mendapat masalah setelah ada kudeta melengserkan dari jabatannya. Digugat Rp 100 M

Twitter/AHY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Demokrat AHY digugat Rp 100 miliar. 

AHY Dalam Masalah Lagi, Partai Demokrat Kubu Moeldoko Gugat, Minta Ganti Rugi Rp 100 M untuk Bayar Kader

TRIBUNJABAR.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yuhoyono  (AHY) kembali mendapat masalah setelah ada kudeta melengserkan dari jabatannya.

Kegagalan Partai Demokrat versi Moeldoko mendaftar di KemenkumHAM belum mengakhiri konflik Partai Demokrat.

Kemarin, Partai Demokrat kubu Moeldoko menggugat kubu Partai Demokrat AHY ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat (PTUN Jakpus).

Baca juga: Kubu Moeldoko Minta SBY Bikin Partai Baru, Demokrat: Gerombolan KLB Terpapar Virus Halusinasi

Baca juga: Demokrat Versi Moeldoko Ditolak Pemerintah, DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi Gelar Syukuran

Baca juga: BREAKING News Jalan Raya Tasik-Cipatujah Mencekam, 4 Debt Collector Dipukuli, Motor Dibuang ke Parit

Hal tersebut dibenarkan juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad.

Bahkan salah satu isi dari gugatan tersebut, kubu Moeldoko minta AHY Cs membayar ganti rugi Rp 100 miliar.

Rahmad mengatakan, pihaknya telah menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020.

"Gugatan ke Pengadilan Negeri terkait AD/ART 2020 sudah diajukan minggu lalu," ungkap Rahmad kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Dalam gugatan tersebut, kata dia, pihaknya meminta AD/ART Partai Demokrat 2020 dan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 dibatalkan.

Selain meminta membatalkan AD/ART 2020, materi gugatan juga meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP Demokrat pimpinan Ketua Umum AHY.

Selanjutnya kubu Moeldoko juga meminta Kubu AHY membayar ganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Uang tersebut, menurut Rahmad, untuk diberikan kepada kader Partai Demokrat di daerah yang ditagih setoran oleh DPP Partai Demokrat selama ini.

"Uang itu kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke Pusat," jelas Rahmad.

Rahmad menambahkan, permohonan gugatan dilakukan untuk merespons putusan Kemenkumham yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Gugatan terhadap putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deli Serdang. Sesuai UU PTUN Pasal 55, tersedia waktu 90 hari untuk melayangkan gugatan ke PTUN. Nyicil saja. Jangan buru buru semua," pungkas Rahmad.

Editor: Kisdiantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved